Merasa Dikucilkan, PKL Sesalkan Kebijakan Sepihak Pemkab Lumajang

Situasi saat Satpol PP melakukan penertiban terhadap sejumlah PKL Lumajang
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM – LUMAJANG – Paguyuban pedagang kaki lima (PKL) Lumajang kecewa setelah menerima surat larangan berjualan yang dikeluarkan sekretariat daerah (Setda), Kamis (1/9/2022) lalu.

Surat larangan itu ditandatangani langsung oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lumajang, Nugroho Dwi Atmoko.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Baksos Lingkungan Hidup, Lions Clubs D307 B2 Indonesia Tanam 2.000 Mangrove di Gunung Anyar Surabaya

Demikian disampaikan Wakil Ketua Paguyuban PKL Lumajang, Arik Tohari. Dia sangat menyayangkan terbitnya surat itu tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, sehingga pemerintah terkesan tidak memihak pedagang kecil.

“Seharusnya ada sosialisasi dulu ke pihak PKL, jangan mengeluarkan putusan tanpa ada solusi jelas yang nantinya akan mengorbankan nasib pedagang kecil,” kata Arik Tohari, Sabtu (3/9/2022) malam.

Arik menambahkan jika tujuannya demi penilaian Adipura harusnya bersifat imbauan bukan larangan berjualan, kalau seperti ini kan jadinya berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati yang akan memberikan kelonggaran tempat berjualan.

Berita Menarik Lainnya:  Ini Manfaat BPJS Naker Nelayan, Wali Kota Probolinggo Serahkan Rp42 Juta untuk Ahli Waris Pencari Kerang

Mereka menduga hal ini ada kaitannya dengan penilaian penghargaan Adipura dari Kementerian LHK yang akan berlangsung, sedangkan pihak Pemkab Lumajang membantah hal tersebut melalui pesan singkat WhatsApp ke media ini.

“Sosialisasi sudah kita lakukan sebelum menerbitkan surat edaran itu, juga sudah berdasarkan perda yang ada serta hasil evaluasi pasca pandemi Covid-19 yang mana perekonomian Lumajang mulai pulih dan membaik ya,” ujar Nugraha Dwi Atmoko.

Berita Menarik Lainnya:  Jasa Tirta I Dukung Misi Ekspedisi Bengawan Solo

Nugroho menambahkan surat larangan itu sendiri diterbitkan berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 1995, Perda nomor 8 tahun 2006, dan Perda nomor 8 tahun 2015 serta hasil rapat evaluasi terhadap kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280