PKS Sidoarjo: BBM Subsidi Naik = Nirempati

DPD Partai PKS
Ketua DPD Partai PKS Deny Haryanto (tengah) saat berorasi di Alun-alun Sidoarjo menolak Kenaikan Harga BBM
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SIDOARJO- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo menggelar aksi Flash Mob di lokasi sekitar Alun-alun Sidoarjo. Aksi kali ini tak lain menyikapi naiknya harga BBM bersubsidi, Sabtu (10/09/ 2022).

Aksi Flash Mob diikuti ratusan anggota dan simpatisan PKS Sidoarjo dengan menyampaikan pesan-pesan penolakan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Pimpin Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, Mendag Lutfi: Waktunya Manfaatkan dan Tingkatkan Relevansi ASEAN
banner 1024x1366

“Naiknya harga BBM ini adalah pukulan bagi masyarakat. Faktanya kita memang baru saja beranjak untuk bersama bangkit dari kondisi yang diakibatkan pandemi, dan kenaikan harga BBM ini harus diakui sangat berpotensi memperlambat pemulihannya,” kata Deny Haryanto, Ketua DPD PKS Sidoarjo.

Kata Deny, angka stunting, inflasi, bahan makanan, dan pendapatan UMKM sedang jadi perhatian Pemkab Sidoarjo untuk bersama-sama diperbaiki.

Berita Menarik Lainnya:  Kirim 70 Kafilah untuk Berlaga di MTQ Jawa Timur ke XXIX, Bupati Sidoarjo Berharap Juara Umum

“Jangan sampai naiknya harga BBM memunculkan efek domino,” ujarnya.

Untuk nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp24,17 triliun, dinilai belum sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan inflasi saat harga BBM bersubsidi naik.

DPD PKS Sidoarjo menyerukan agar Presiden RI Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Berita Menarik Lainnya:  Emil vs Bayu Adu Kuat di Musda VI Demokrat Jatim

Menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya energi dan sumber daya mineral, jadi prioritas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terakhir, PKS Sidoarjo meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi APBN membatalkan anggaran IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan mencegah kebocoran kompensasi BBM.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280