Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Kenaikan Harga BBM Ditinjau Ulang

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj. Anik Maslachah, S.Pd., M.Si.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah meminta pemerintah meninjau ulang atau mereview kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pertamax. Di mana dengan adanya kenaikan ini bisa mengakibatkan kondisi ekonomi yang mulai naik di tengah pandemi bisa kembali lesu dan menurun lagi.

“Kami menginginkan untuk kebijakan itu direview. Dimanja selama periodisasi kepemimpinan Indonesia, baru kali ini naiknya itu berapa kali lipat,” kata Anik ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/4/2022).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Haerul Amri Singgung Bahasan Pokok GBHN Dalam Aspirasi Masyarakat
banner 1024x1366

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM non subsidi jenis bensin Pertamax (RON 92), berlaku efektif per hari ini, Jumat, 1 April 2022, pukul 00:00 waktu setempat. Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, harga Pertamax per 1 April 2022 ini naik menjadi di kisaran Rp12.500 sampai Rp13.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 sampai Rp9.400 per liter.

Menurut Anik, saat ini bukan waktu yang pas dalam menaikan harga BBM. Sebab, pandemi Covid-19 yang sudah dua tahun mengganggu kesehatan dan perekonomian baru saja mengalami geliat pemulihan. Jika kebijakan tersebut tetap dijalankan akan memperberat beban yang ditanggung masyarakat.

Berita Menarik Lainnya:  Kades Banjarkemuning: Dana BK Sudah Tersalurkan untuk 11 Pelaku UMKM

“Indonesia baru merambat untuk bangkit. Janganlah kemudian masyarakat terlalu dibebani,” tuturnya.

Anik menuturkan, efek domino akibat kenaikan BBM begitu besar. Sektor yang pasti terdampak adalah naiknya harga bahan pokok, searah dengan tingginya harga BBM. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat akan berkurang, dan dikhawatirkan perekonomian kembali melesu.

“Kenapa, seringnya, kenaikan BBM pasti implikasinya kenaikan sembako,” tegasnya.

Tidak hanya itu, politisi asal Sidoarjo ini mengatakan stok BBM yang tidak mengalami kenaikan, seperti jenis Pertalite di SPBU seperti mengalami pengurangan. Sehingga masyarakat mau tidak mau haru beli BBM jenis pertamax. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi.

Berita Menarik Lainnya:  Komunitas Petani Lumajang Deklarasikan Erick Thohir Capres 2024

“Stok yang tidak mengalami kenaikan harus diperbanyak, sebut saja Pertalite. Saya juga melihat sendiri, stoknya semacam terkurangi,” kata Anik.

Untuk di Jatim sendiri, perlu adanya pengantisipasian kekurangan stok BBM. Petrogas Jatim Utama (PJU) , salah satu BUMD milik Pemprov Jatim yang bergerak dalam bidang minyak dan gas harus bergerak cepat. Memastikan persediaan BBM, khususnya jenis pertalite tidak mengalami kelangkaan.

“Yang tau pasti adalah komisi yang terkait. Saya pikir komisi C perlu memanggil PJU, BUMD yang mengurusi migas di Jatim. Setidaknya stok tidak mengalami kelangkaan,” pungkasnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280