Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Tentang Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Pengajuan Dua Raperda

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pengolahan Keuangan Daerah dan Retribusi Bangunan Gedung
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pengolahan Keuangan Daerah dan Retribusi Bangunan Gedung
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-MALANG- Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kota Malang atas pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung yang disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji beberapa waktu lalu.

Dua Ranperda tersebut kini dibanjiri pertanyaan oleh anggota legislatif, dalam Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang diselenggarakan di lantai 3 Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (11/5/2022).

Bacaan Lainnya

Lea Mahdarina dari Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan upaya Pemkot dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pasalnya beberapa pos pendapatan dinilainya tidak memenuhi target. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dan anggaran penanganan Covid-19 masih dipertanyakan masyarakat karena dianggap kurang transparan. Upaya apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang?” tanya Lea.

Berita Menarik Lainnya:  Jasa Bhakti Guru dan Prestasinya Banggakan Jatim

Pihaknya juga menyoroti permasalahan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) dengan nominal cukup besar. Maka dari itu, Ia merekomendasikan untuk mencari solusi jangka panjang terbaik.

Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Lea Mahdarina, menyampaikan pandangan umum fraksinya
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Lea Mahdarina, menyampaikan pandangan umum fraksinya

Sementara itu, pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan Hartatik, mempertanyakan langkah-langkah Pemkot Malang dalam menertibkan bangunan rumah atau gedung yang berdiri di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). “Pengaturan dan penertiban adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemkot Malang. Fraksi PKB minta penjelasan, upaya apa yang sudah dilakukan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan terkait bangunan gedung ini?” tanyanya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili Akhidayat Syabril Ulum, mempertanyakan bagaimana manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Di samping itu, pihaknya juga mempertanyakan bagaimana bentuk sinergi yang dibangun perangkat daerah bersama stakeholder, dalam upaya pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung agar berjalan efektif dan efisien.

Ads
Akhidayat Syabril Ulum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum fraksinya
Akhidayat Syabril Ulum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan umum fraksinya

Ditempat yang sama, perwakilan Fraksi Golongan Karya, Moh Arif Budiarso, mempertanyakan skema belanja pemberian subsidi kepada BUMD. “Belanja subsidi diberikan kepada BUMD, agar harga jual produksi atau jasa yang diberikan kepada BUMD dapat terjangkau masyarakat. Bagaimana mekanisme pemberian subsidi tersebut kepada BUMD?” tanya Arif.

Berita Menarik Lainnya:  Komisi E Gelar Sarasehan Politik dan Seni Bersama Seniman Jawa Timur

Selanjutnya, perwakilan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Lelly Thresiawati mempertanyakan dampak retribusi persetujuan bangunan gedung terhadap PAD. “Mohon penjelasan, sejauh mana dampak retribusi yang dihasilkan dari Pembangunan Bangunan Gedung untuk PAD Kota Malang. Dan apa perbedaan mendasar dengan mekanisme perizinan pembangunan gedung sebelumnya?” tanya Lelly.

Pertanyaan pamungkas datang dari Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, yang merupakan koalisi Partai Demokrat, PAN, Nasdem, Perindo, dan PSI, yang disampaikan Jose Rizal Joesoef. Dirinya meminta penjelasan kinerja Inspektorat Daerah. Karena menurutnya, banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan daerah.

Ads

“Tugas Inspektorat Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia meminta penjelasan, apa kinerja dari organisasi tersebut? Sehingga banyak temuan dari BPK. Apakah lemahnya pengawasan dan pengendalian internal?” seru Jose.

Menanggapi banjir pertanyaan dari semua Fraksi, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika berharap tidak ada yang lempar tanggung jawab terhadap pandangan, rekomendasi, catatan, maupun pertanyaan yang dilontarkan seluruh Fraksi.

“Tadi ini baru tahap kedua, setelah Senin kemarin (9/5/2022) Pak Wali melempar dua Ranperda. Nah, ini kita mendengar enam pandangan umum Fraksi, dan kita akan mendapatkan jawaban dari Pak Wali Selasa mendatang. Kami berharap tidak ada yang melempar tanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan dalam forum ini,” ujar Made.

Berita Menarik Lainnya:  Pemilu 2024, Eddy Paripurna Ajak Kader PDI Perjuangan Probolinggo Perkuat Lintas Sektor

Dirinya menegaskan, Kota Malang tidak boleh melanggar aturan di atasnya, dan harus seirama dengan kebijakan pusat. “Untuk masalah pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan pembahasan secara internal di legislatif dan eksekutif. Karena ini akan menyesuaikan dengan aturan baru. Jadi, jangan sampai Kota Malang melanggar. Karena aturan di atasnya berubah, dan Kota Malang harus mengikuti,” saran Made.

Ditempat yang sama, Walikota Malang Sutiaji juga memberikan pernyataan, bahwa dua Ranperda yang disampaikan sebagai upaya dalam membangun partisipatif masyarakat, guna dapat berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Partisipatif masyarakat sudah terbangun. Namun secara teknis harus diatur dan dibakukan, agar tidak ada ruang abu-abu. Sebenarnya, tidak banyak perubahan dalam dua Ranperda ini. Karena nomenklatur di atasnya berubah, jadi kami melakukan penyesuaian,” pungkas Wali Kota Malang Sutiaji.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800