Hearing Komisi A DPRD Jombang Soal Polemik KDAW Desa Kedungbetik Panas

Komisi A
Suasana hearing Komisi A DPRD Jombang pada, Senin (23/5/2022)
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-JOMBANG – Molornya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu (KDAW) di 5 desa yang ada di Kabupaten Jombang direspon Komisi A DPRD Jombang, dengan menggelar hearing atau dengar pendapat. Namun hearing yang dimulai pukul 11.30 WIB ini sempat memanas.

Terjadi saling ngotot antara Ketua Komisi A dengan Penjabat (PJ) Kades Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang.

Bacaan Lainnya
banner 800x800

Kedua belah pihak sempat saling ngotot setelah ada omongan polemik molornya KDAW akibat dugaan yang diprovokasi oleh Pj Kades Kedungbetik ini.

“Kalau sudah begini jangan jangan Pak PJ sebagai provokator. Dari laporan yang kita terima, ada indikasi PJ (Kades Kedungbetik, Red) pengen menjabat terus. Ini saya sampaikan berdasarkan rapat, serta dari berita yang sudah disampaikan kepada kita. Dengarkan indikasi,” ujar suara lantang Ketua Komisi A DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmat saat hearing berlangsung.

Berita Menarik Lainnya:  Haerul Amri: DPR RI Komisi X Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif di Probolinggo

Mendengar penyampaian itu Pj Kades Kedungbetik tidak diterima, bahkan emosi saat disebut provokator dari molornya pelaksanaan KDAW di desa setempat.

“Sanggup saya untuk melaksanakan, tapi kalau dianggap sebagai provokator saya sudah tidak mau Pak. Sebelumnya masyarakat sudah tidak setuju untuk diadakan KDAW,” jelasnya dengan suara terdengar lantang.

Tak selang beberapa kemudian, aksi panas saling ngotot yang berlangsung sekitar 4 menit an itu berakhir sejuk kembali. Hal ini terjadi setelah pihak Pj Kades melunak dan siap segera melakukan KDAW.

Ads

Sekira pukul 13.20 WIB, agenda hearing soal KDAW di 5 Desa di Kabupaten Jombang pun usai.

Sekadar diketahui, 5 desa yang harus melaksanakan KDAW adalah Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Desa Kedungbetik dan Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben.

Ketua Komisi A DPRD Jombang Andik Basuki Rahmat menjelaskan, hasilnya setiap Pj Kades sudah menyatakan siap menggelar KDAW segera.

Berita Menarik Lainnya:  Lepas Kontingen Timnas Basket Putri ke Sea Games XXXI Vietnam

“Terkecuali di Desa Kepuhdoko yang belum dianggarkan kalau meninggalnya Kades setelah dok APBDes. Sehingga dia harus melakukan penganggaran di tahun 2022 nanti, namun demikian tahapannya sudah kami suruh untuk dilakukan,” katanya usai hearing di ruangan Banggar Gedung DPRD Jombang.

Disinggung soal polemik di Desa Kedungbetik, ia menjelaskan jika musyawarah desa sudah dilakukan. Namun demikian, diduga terdapat sebagian masyarakat yang memprovokasi Pj Kades Kedungbetik untuk terus menjabat. Akibatnya KDAW Desa Kedungbetik tak segera dilakukan.

“Padahal dalam Undang-undang sudah jelas, intinya batasan untuk pelaksanaan KDAW setelah Kades meninggal atau halangan maksimal 6 bulan. Nah ini sampai hampir satu tahunan, sehingga banyak sorotan dari masyarakat,” tuturnya.

“Jadi pada intinya mereka dinyatakan gagal untuk melakukan upaya pelaksanaan KDAW. Padahal tujuan mereka di sana adalah di samping melakukan pelayanan dengan menggantikan kepala desa, juga mempersiapkan pelaksanaan KDAW. Kalau terus gagal, artinya mereka tidak pecus. Akan tetapi keempat PJ Kades ini tadi sudah menyepakati akan segera melaksanakan KDAW ini,” lanjutnya memungkasi.

Berita Menarik Lainnya:  Waspada Ombak Tinggi, Nelayan Diimbau Tidak Melaut

Dalam hearing kali ini dihadiri Kepala DPMD Jombang, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang, 4 Camat dan 5 Pj Kades di Jombang yang belum melaksanakan KDAW.

Masih di tempat yang sama, Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala DPMD Jombang juga menanggapi permasalahan molornya pelaksanaan KDAW di 5 desa di Kabupaten Jombang.

Dari hasil hearing, ia mengatakan Pj Kades yang dinyatakan molor sebelumnya sepakat untuk melakukan tahapan dengan segera.

“Dari 5 desa ini, Desa Bandung insyaallah segera akan melakukan Musdes KDAW. Karena pada tanggal 27 ini kalau tidak salah penutupan pendaftaran calon. Kalau yang ke tiga desa yang tadi katanya sudah menyepakati, kami berharap segera melakukan tahapan. Sehingga bisa segera dilakukan,” beber Sholahuddin.

“Dinamika yang ada di bawah ya seperti itu. Akan tetapi apapun yang terjadi, pelaksanaan KDAW ini harus segera dilakukan. Apabila ada yang tidak berhasil, bisa jadi nantinya ada pergantian PJ Kades,” pungkasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

Pos terkait