Haerul Amri Singgung Bahasan Pokok GBHN Dalam Aspirasi Masyarakat

Anggota MPR RI Moh. Haerul Amri SP,. M.Pd dari Fraksi Partai NasDem saat menyampaikan soal perumusan pokok-pokok garis besar haluan negara (GBHN)
Foto: Anggota MPR RI Moh. Haerul Amri SP,. M.Pd dari Fraksi Partai NasDem saat menyampaikan soal perumusan pokok-pokok garis besar haluan negara (GBHN) | Dok. Istimewa
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO– Anggota MPR RI Moh. Haerul Amri SP,. M.Pd dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan soal perumusan pokok-pokok garis besar haluan negara (GBHN) pada kegiatan aspirasi masyarakat, di Yayasan Pemuda Mandiri Kab. Probolinggo. Rabu, (21/09/2022) sore.

Dalam forum bertajuk ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara’ itu dihadiri berbagai kalangan, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Safari Religi, Wakil DPR RI Cak Imin Ziarah Sunan Ampel
banner 1920x1080

Politisi muda yang akrab disapa Gus Aam itu mengatakan GBHN dapat dirumuskan secara bersamaan dengan Pemerintah, DPR, DPD dan MPR RI.

“Jika haluan negara diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka mencapai cita-cita bernegara,” jelas Haerul Amri.

Hal tersebut ternyata juga mendapatkan respon yang sama dari narasumber lainnya. Mereka sepakat dan sepaham soal pembahasan dan perumusan pokok-pokok haluan negara.

Berita Menarik Lainnya:  Berikut Program Prioritas Bupati Sidoarjo Dituntaskan di 2022

“Saya fikir lebih efektif jika perumusan pokok-pokok haluan negara ini dapat di laksanakan secara bersamaan dengan Pemerintah, DPR, DPD dan MPR RI. Agar tugas yang diemban oleh institusi tersebut dapat saling mengukur kualitas argumentasi dasarnya apa,” ungkap Anam narasumber lainnya dari unsur tokoh Pemuda Probolinggo saat menyampaikan materinya.

Anam menilai sebenarnya amandemen UUD 1945 yang mengubah TAP MPR membuat garis besar haluan negara (GBHN) tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berita Menarik Lainnya:  Gandeng GMNI, Polres Probolinggo Bagikan Bantalan Sosial untuk Masyarakat

“Justru hal tersebut sudah menjadi representasi dari GBHN. Artinya tidak perlu adanya perumusan pokok-pokok haluan negara lagi,” tandasnya.

Lebih lanjut, UU No. 25 Tahun 2004 tersebut sudah relevan, sebab perencanaan pembangunannya disesuaikan 20 tahun jangka panjang, 5 tahun jangka menengah, dan pembangunan tahunan.

“Tinggal bagaimana pemetaan visi misi untuk digambarkan secara detail pada perumusan tersebut dalam bentuk program nyata untuk kepentingan masyarakat umum,” pungkas Anam.

banner 600x310

Pos terkait