Buntut Video Viral di Medsos Dugaan Jual Beli Jabatan, Bupati Bondowoso Laporkan Ketua DPRD

Kuasa Hukum Bupati Bondowoso saat melapor di Mapolres setempat
Kuasa Hukum Bupati Bondowoso saat melapor di Mapolres setempat
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO – Buntut dari video viral di media sosial tentang pernyataan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bupati Bondowoso Salwa Arifin melaporkan Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Bondowoso ke Mapolres Bondowoso, Sabtu (12/3/2022).

Aduan dilayangkan setelah ultimatum 2×24 jam yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain, tak diindahkan oleh Ahmad Dhafir.

Bacaan Lainnya

Perkara pernyataan Ahmad Dhafir tentang dugaan jual beli jabatan di pemerintah daerah. Pernyataan itu ramai di media sosial.

Menurut Sahlawi, pihaknya mengadukan Ahmad Dhafir dengan dugaan pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong.

“(UU ITE ya pak?) Iya tetap menggunakan ITE. Kalau bahasanya salah alamat, sebelum UU ITE yang tahun 2008 dirubah kita bisa mengatasnamakan. Cuma setelah dirubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 berdasarkan putusan MK, berdasarkan putusan MK ini tak boleh tidak,” ungkapnya dikonfirmasi Jurnalis Beritabangsa.com di Mapolres Bondowoso.

Berita Menarik Lainnya:  PCNU Sidoarjo Siap Penuhi Panggilan PBNU

Ia menyebutkan bahwa dalam aduan itu pihaknya juga menyertakan bukti  berupa video yang viral, berita, dan pernyataan Ahmad Dhafir yang memperkuat atas statement sebelumnya.

Disinggung perihal kuasa hukumnya, kata Sahlawi, Bupati Salwa Arifin telah menunjuk tiga kuasa hukum, Husnus Sidqi, Edi Firman, dan Gigih Witjaksono.

“Kita sudah koordinasi. Dan itu opsional Bupati. Kalau Bupati mau menggunakan unsur pemerintahan atau unsur kuasa hukum pihak profesional, maksud saya di luar pemerintahan, itu hak Bupati,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Bupati Salwa, Husnus Sidqi mengaku, aduan terhadap Ahmad Dhafir telah lengkap legal standingnya.

“Semua melekat itu menurut saya, kita melaporkan namanya. Terlepas itu dari ketua Dewan, atau ketua PKB. Itu lengkap kita sampaikan legal standingnya,” pungkasnya.

Ads

Sementara itu Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko, melalui Kasatreskrim AKP Agung Ari Bowo, mengatakan, pihaknya telah menerima laporan aduan tersebut. Selanjutnya, akan dipelajari dan ditindak lanjuti.

Berita Menarik Lainnya:  Al Azhar Kelapa Gading Surabaya Groundbreaking Ceremony

“Sudah kami terima, selanjutnya akan dipelajari dan ditindak lanjuti,” pungkasnya.

Untuk informasi, sebelumnya, DPC PPP Bondowoso melayangkan somasi atas tuduhan yang disampaikan oleh Ahmad Dhafir yang menyebut pemerintahan Bondowoso marak adanya jual beli jabatan. Ini dinilai pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Pemkab Bondowoso.

Sebagaimana viral di media sosial terkait pernyataan Ahmad Dhafir yang menuduh Pemkab Bondowoso telah melakukan tindak pidana korupsi, jual beli jabatan dan semacamnya dan pernyataan tersebut menjadi konsumsi masyarakat.

Ads

Pernyataan pria yang juga Ketua DPC PKB itu diketahui dari potongan video berdurasi 2 menit 23 detik.

“Pemilik rumah itu lebih tahu isi rumah. Bupati dan Wakil Bupati itu suami istri, orang dapur. Kalau istri saja ngomong Bondowoso ini marak jual beli jabatan, berarti kan betul,” kata Ahmad Dhafir sebagaimana disitir dalam video.

Ahmad Dhafir, dalam video tersebut mangaku dia mengantongi rekaman transaksi, dan yang membayar pun cerita padanya.

Berita Menarik Lainnya:  Pemkot Surabaya Larang Warga Bagi Takjil Ramadhan, Begini Alasannya

“Suatu ketika saya telepon Pak Wabup, Pak Wabup mohon maaf saya menyampaikan di forum-forum, statement sampean di media sosial, media cetak katanya Bondowoso marak jual beli jabatan. Oh tidak Pak Ketua, tidak betul itu, tidak ada jual beli jabatan. Yang ada itu jual, tak pernah beli. Ini pernyataan wakil bupati, dan tidak salah kalau saya menanyakan,” tuturnya seperti dikutip sari video..

Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Sahlawi Zain mengatakan pihaknya sebagai partai pengusung pasangan Bupati dan Wabup Bondowoso meminta Ahmad Dhafir untuk menarik ucapannya dan meminta maaf kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih tepatnya Bupati Bondowoso atas tuduhannya tersebut.

“Jika dalam waktu 2×24 jam tidak ada jawaban, maka kami akan siapkan langkah hukum sesuai UU no 11 2008 terkait ITE ,” katanya, saat rilis di Kantor DPC PPP, Rabu (9/3/2022) malam.

Sahlawi meminta agar permintaan maaf itu juga disampaikan secara terbuka melalui media elektronik sebagaimana tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800