Tunjangan Guru dihapus, Haerul Amri Minta Pemerintah Ubah Draf RUU Sisdiknas

Anggota komisi x DPR RI Fraksi Nasdem, Haerul Amri
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM– JAKARTA– Anggota Komisi X DPR RI, Fraksi Nasdem, Moh Haerul Amri, meminta pemerintah mengubah draf Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Desakan mencuat saat RUU Sisdiknas yang diajukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tidak mengatur tentang tunjangan guru seperti yang sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Menurutnya, tunjangan guru seharusnya ditambah bukan dikurangi, apalagi sampai dihapus, terlebih para guru yang berada di daerah terpencil- yang infrastrukturnya sulit dan sukar dijangkau.

Berita Menarik Lainnya:  Sukses Sulap Gedung Perpustakaan Lumajang Bernuansa Vintage, Pameran Tuai Pujian

“Seyogyanya ditambah bukan dikurangi, apalagi dihapus,” jelasnya.

Ditelusuri ke berbagai sumber, belum ada penjelasan terperinci mengenai alasan tunjangan profesi guru dihapus.

Sebelumnya, diketahui, bahwa tunjangan profesi guru diberikan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada guru atas kinerja mereka mengajar di sekolah.

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa setiap guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan juga berhak atas jaminan sosial.

Dalam UU tersebut tercantum penghasilan yang diterima guru ada dalam beberapa bentuk, antara lain, gaji pokok, tunjangan melekat gaji dan penghasilan lain termasuk tunjangan profesi.

Berita Menarik Lainnya:  Sekda Bondowoso: Pemdes Harus Percepat Pencairan BLT-DD

Perubahan pembahasan mengenai tunjangan profesi guru ini terdapat dalam dalam pasal 105 dari huruf a-h. Pasal tersebut memuat hak guru/pendidik, namun tidak ada satupun klausul yang membahas tunjangan profesi guru.

Pasal 105 dalam RUU Sisdiknas, berbunyi, “dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak: memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bunyi pasal tersebut berbeda dengan bunyi UU nomor 14 tahun 2005, yang di dalamnya menyebut secara eksplisit tentang tunjangan profesi guru. Dalam UU nomor 14 tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang membahas hal tersebut, yakni pasal 16 ayat 1, 2 dan ayat 3.

Berita Menarik Lainnya:  Pemkab Asahan Gelar Pertemuan Perjanjian Kerjasama Jejaring Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal

Dikutip dari laman sisdiknas.kemdikbud.go.id, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril dalam forum Taklimat Media secara virtual, Senin (29 Agustus 2022), menyampaikan alasan tunjangan profesi guru dihapus adalah untuk memberikan penghasilan yang layak bagi semua guru.

“Di dalam RUU Sisdikanas, Kemendikbudristek berupaya untuk menunjukkan komitmen agar kesejahteraan guru di Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi,” ungkap Iwan.

Iwan menuturkan visi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di 2022 yaitu mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru (supply & demand) secara kuantitas dan kualitas.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280