Tandatangani MoU dengan Kejari dan Polisi, Pemkab Bondowoso Harap Bansos Tak Ada Penyelewengan

Bupati Bondowoso saat menandatangani MoU bersama Polres dan Kejari
Keterangan foto : Bupati Bondowoso saat menandatangani MoU bersama Polres dan Kejari
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Pemerintah Daerah Bondowoso melakukan penandatanganan nota kesepahaman edukasi dan penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat dengan Kepolisian Resort setempat dan Kejaksaan Negeri, Senin (23/8/2021).

Bupati Bondowoso, Drs. Salwa Arifin mengatakan, penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat di Bondowoso rawan penyimpangan. Mulai dari kesalahan data, salah sasaran, dan lebih-lebih pemotongan bantuan.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Sekda Kabupaten Asahan Pimpin Upacara Apel Gabungan

“Oleh sebab itu, penandatanganan ini merupakan langkah antisipasi terhadap hal-hal yang tak diinginkan dalam penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat,”ujarnya saat sambutan di Peringatan Bupati dalam acara tersebut.

Untuk itu setelah adanya penandatanganan ini, ia menekankan pentingnya ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Utamanya dalam edukasi dan pembinaan.

“Harus ada action, langkah nyata. Bukan hanya sekedar MoU atau kesepakatan,” katanya.

Edukasi kepada para penerima ini, dinilainya sangat penting. Karena seringkali ditemukan masyarakat yang kartu bantuan sosialnya tak dipegang sendiri.

Pj Kepala Dinas Sosial Anisatul Hamidah menambahkan, pengawasan tak hanya dilakukan pada bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Melainkan semua bantuan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial.

Berita Menarik Lainnya:  Surabaya Kembali Berlakukan PPKM, Ini Hukumannya Bagi Pelanggar?

Ia melanjutkan, bahwa sebagaimana penekanan oleh Kejari dan Kepolisian Resort Bondowoso dalam pengawasan ini pentingnya mengutamakan upaya preventif atau pencegahan sejak dini.

“Pencegahan secara dini supaya tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu prinsipnya,” kata Anis.

Untuk edukasi sendiri, pihaknya akan direalisasikan dalam bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian, edukasi agar masyarakat memegang kartunya sendiri.

Berita Menarik Lainnya:  Menutup Celah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

Sementara itu, Sucipto Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bondowoso, menambahkan, pihaknya akan turun untuk mengedukasi dan mengevalusi dalam pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat.

“Nanti kita akan turun sesuai jadwal yang mungkin akan ditetapkan oleh Dinas Sosial. Kita akan mengevaluasi,” terangnya.

Ia pun menyebutkan, bahwa manakala masyarakat menemukan ada penyimpangan bisa dilaporkan langsung ke Kejaksaan atau Kepolisian.

Dalam penandatanganan itu turut dihadiri oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kapolres AKBP Herman Priyanto, dan Komandan Kodim 0822 Letkol Kav Widi Hidayat.

banner 600x310
banner 1024x1280