Syarat ADD Cair, Lunasi PBB Minimal 60 Persen, Kades Mengeluh

Ketua AKD
Ketua AKD Suhanto saat ditemui awak media
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-LUMAJANG- Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten. Lumajang mengeluh terkait syarat pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang berupa pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) minimal 60 persen jika ingin mencairkan alokasi dana desa (ADD).

Informasi beritabangsa.com, Pemkab Lumajang benar-benar menunggu pembayaran PBB dari desa di atas 60 persen, baru ADD bisa dicairkan.

Bacaan Lainnya
banner 800x800

Menurut Suhanto, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang, sebenarnya Kades dalam Undang-undang Desa sifatnya membantu dalam hal pajak. Disayangkan dalam hal perbantuan, muncul sanksi hukuman.

Berita Menarik Lainnya:  Ini Ungkapan Wabup Asahan pada Wagub Sumut

“Tugas perbantuan pajak itu ada di UU Desa. Dalam melakukan tugas perbantuan itu melibatkan pemerintahan desa (Pemdes),” ungkap Ketua AKD Lumajang, Suhanto, Rabu (23/6/2022) di rumahnya.

Ads

Menurut Hanto, dalam urusan membantu kenapa jika tidak membantu malah diberi hukuman. Justru itu tidak akan memaksimalkan langkah Pemdes dalam memungut PBB.

“Hal ini akan menghambat proses pembangunan di wilayah desa, sebab tugas Kades adalah hanya sebatas perbantuan saja,” tambah Kades Kebon Agung, Kecamatan Sukodono ini.

Suhanto berharap, pajak yang tidak lunas mungkin bisa disanksi kepada Kades yang membebaskan PBB warganya seperti janji politik saat pencalonan.

“Memaksimalkan pajak ini juga demi mendapatkan reward saat pelunasan pajak, namun tidak usah dituntut SPJ. Malah hasil reward dibuat pembangunan dan di-SPJ-kan,” imbuhnya.

Berita Menarik Lainnya:  Ini 55 Catatan DPRD di LKPJ, Bupati Bondowoso: Semua Kita Tindaklanjuti

Suhanto mengimbau kepada semua Kades diminta membantu pemungutan pajak menjadi lancar dari pemerintah daerah, sebab 10 persen DD dikembalikan untuk pembangunan desa.

Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang (Sekdakab), Agus Triyono, menerangkan pelunasan PBB itu sebagai bentuk tanggungjawab karena ADD bersumber dari PBB dan atau retribusi.

Ditanya kenapa jadi syarat pencairan ADD? Sekdakab menjawab via WhatsApp,”Terkait hal itu bisa langsung ke BPRD ya.”

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

Pos terkait