Sidak di Kalibaru, DPRD Banyuwangi Temukan Banyak Pemotongan Hak KPM Oleh Oknum RPK

Banyuwangi, Beritabangsa.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan sidak di seluruh desa kalibaru, atas laporan masyarakat yang mengeluhkan dana bansos berupa PKH dan BPNT dilakukan penggelapan didalamnya mulai dari pemotongan, intimidasi dan hilangnya kartu BPNT masyarakat.

Saya datang ke ibu-ibu tidak main-main ya, saya datang untuk membantu penerima KPM agar tidak dimanfaatkan oleh oknum pejabat atau siapapun itu, saya ingin semua dana bansos tersalurkan dan tidak ada lagi laporan pemotongan hak,” ungkap Michael, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Kamis 02/07/2020.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Munculnya sidak DPRD Banyuwangi hari ini diawali dari kegelisahan warga karena setiap pencairan dana bansos selalu terdapat pengurangan dari bahan pokok seperti beras dan telur. RPK (Rumah Pangan Kita) milik Maryati sebagai penyalur diduga kuat melakukan tindakan monopoli secara terstruktur, sistematis dan massif.

Berita Menarik Lainnya:  Akan Bangun Food Estate, DTPHP Malang Tunggu Kajian Mendalam

Bahkan pengakuan warga dalam pertemuan tersebut oknum bernama Maryati sering mengintimidasi mengatasnamakan desa kepada penerima BPNT dan PKH agar beli di warungnya. Padahal ketika dikonfirmasi kepada Kepala Desa, Kepala Desa tidak tahu sama sekali.

Berasnya apek pak DPRD, pagi beli sorenya bau. Bahkan pernah beberapa waktu lalu saya beli di selain RPK milik Bu Mar. Katanya akan didatangi Polsek dan Camat. Otomatis saya takut, apalagi dibilangin kalau ngurus surat di desa gag akan diurus dan akan dihapus bantuannya,” tandas Panikem disambut curhatan warga yang lain.

Modus operandi pemotongan hak KPM dilakukan oleh Maryati untuk mangarahkan warga masyarakat hanya tertuju pada satu E-warung miliknya. Diceritakan juga ada intimidasi yang dilakukan dengan membuat surat pernyataan untuk warga masyarakat kalibaru hanya melakukan pencairan di warung tersebut jika tidak maka diintimidasi akan dipersulit mengurusi surat di desa bahkan mengklaim desa akan menghapus bantuan tersebut.

Berita Menarik Lainnya:  Khofifah akan Bangun Kantor Provinsi Jatim di IKN Baru

Warga juga menerima laporan bahwa Mariati pernah melakukan maladministrasi dengan membuat surat ber-kop desa kepada Dinas Sosial Banyuwangi, padahal dia bukan bagian dari desa. Hal itu dinilai oleh masyarakat bagian dari upaya melakukan pencairan hanya kepada E-warung milik maryati.

Saya LulukShop pernah diundang Mariati ke kecamatan, disana saya diminta Pak Camat untuk tidak melayani penerima BPNT dan PKH. Padahal saya agen resmi Bank,” ungkap Luluk kecewa melalui sambungan telpon kepada Wakil Ketua DPRD.

Menurut Alvin, aktivis mahasiswa, monopoli penyaluran salah satunya karena ada persyaratan yang tidak lazim dari bank, yakni harus mendapatkan rekomendasi TKSK. Selain itu EDC milik Mariati terindikasi atas nama ASN, dalam Pedomam Umum ASN, Desa bahkan BUMDES tidak boleh terlibat dalam proses penyaluran.

Berita Menarik Lainnya:  Bupati dan Forkopimda Malang Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Secara Virtual

Saya ada bukti pihak Bank mensyaratkan rekomendasi, dan ini tidak lazim dalam SOP EDC bank. Saya turun karena ada aduan dari masyarakat mulai dari telur dihutang, haknya dikurangi, kartu dipindah tangankan, EDC atas nama ASN. Saya berharap DPRD dan penegak hukum segera memanggil dan melakukan tindakan. Karena ada indikasi ada yang membackup oknik bernama Mariati,” tuturnya dengan tegas dan tatapan tajam.

Hal ini membuat geram wakil ketua DPRD kabupaten banyuwangi, Michael dari F-Demokrat. Hingga dia menyatakan siap pasang badan untuk masyarakat jangan pernah takut jika ada ancaman dari siapapun karena tidak ada aturan kalau E-Warung memiliki hak untuk memutus dana bansos.

Reporter : Ais

banner 600x310
[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *