Sesatkan Publik, HAM Indonesia Tuntut IPW Minta Maaf Kepada Komjen Idham Azis

Silahkan Share ke :

JAKARTA, Beritabangsa.com – Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (Koornas HAM) Indonesia, Asep Irama mendesak Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane untuk meminta maaf secara terbuka menyusul pertanyaannya jika pencalonan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri cacat administrasi.

“Karena memang dasar dan argumentasi yang digunakan untuk ‘menyerang’ Idham Azis tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral. Sehingga sudah sepantasnya IPW meminta maaf kepada Idham Azis secara terbuka,” kata Asep dalam keterangan resminya, Kamis, (31/10/2019).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  BBTKLPP Sosialisasi RPAM, Tingkatkan Kualitas Air Minum Komunal Perdesaan
banner 1920x1080

Menurut Asep, pernyataan yang disampaikan IPW sebagai bagian dari upaya untuk menyesatkan publik, dengan memberikan data palsu soal Idham Azis.

“Wajar publik curiga jika serangan IPW kepada Idham Azis sebagai pesanan pihak tertentu. Karena IPW menggunakan argumentasi yang cenderung dipaksakan,” tegas Asep.

Asep juga meminta agar IPW meminta maaf kepada publik, karena sudah menyiarkan secara terbuka informasi yang tidak benar.

“Dosa-dosa IPW tidak bisa ditolerir dengan dalih dan alasan apapun. IPW harus minta maaf kepada publik. Karena pernyataan IPW sangat membahayakan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Asep menyesalkan sikap IPW yang masih bertahan dan berlindung dibalik kesalahannya. Sehingga publik ke depan akan memiliki pretensi negatif terhadap IPW.

Berita Menarik Lainnya:  Indonesia Tuan Rumah AEM Special Meeting di Bali, Targetkan Pengembangan Ekonomi Kawasan

“Seharusnya IPW sebagai lembaga non-profit harus ikut serta mencerdaskan pikiran publik dengan pernyataan yang benar, tapi ini justru sebaliknya. IPW justru mengambil kesempatan untuk memperkeruh suasana,” sesal Asep.

Asep melihat juga ada potensi tindak pidana dalam pernyataan yang disampaikan Presidium IPW, Neta S Pane.

“Pernyataan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana. Sehingga kita mempertimbangkan membawa masalah ini ke jalur hukum,” sebut Asep.

Asep menegaskan bahwa jika pencalonan Idham Aziz sebagai Kapolri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.

“Pasal 11 ayat (6) UU 2 Tahun 2002 syaratnya adalah perwira tinggi Polri aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (6) yang dimaksud dengan ‘jenjang kepangkatan’ ialah prinsip senioritas dengan maksud memiliki pangkat tertinggi di bawah Kapolri,” tegas Asep.

“Karena rujukannya adalah UU, maka semua tuduhan bahwa pencalonan Idham Aziz bermasalah secara otomatis gugur demi hukum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan menegaskan pihaknya tak pernah menerbitkan aturan atau ketentuan soal syarat menjadi Kapolri seperti disampaikan IPW.

Berita Menarik Lainnya:  Siapa yang Mengendalikan Media di Indonesia ?

“Kompolnas tidak pernah mengeluarkan aturan apapun mengenai persyaratan menjadi Kapolri. Terus terang saya mencurigai apakah ada ‘pesanan’ dari pihak tertentu dalam mengkritisi masa bakti dari calon Kapolri, Komjen Idham Azis, sehingga tudingan ketidaklayakan dilayangkan tanpa dasar,” ujar Andrea melalui keterangan tertulis, Kamis (24/10/2019) yang lalu. (Red)

banner 600x310

Pos terkait