Sertifikasi Aset Negara, Khofifah Terima Penghargaan Sinergitas Tri Juang

Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mendapat pengagungan dari Menteri ATR / Kepala BPN sebagai faktor kunci penyelesaian sertifikasi aset tanah daerah 100 persen melalui Tri Juang dan P3D, Senin (27/12/2021) secara daring / virtual di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya | Foto: Humas Pemprov Jatim
Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mendapat pengagungan dari Menteri ATR / Kepala BPN sebagai faktor kunci penyelesaian sertifikasi aset tanah daerah 100 persen melalui Tri Juang dan P3D, Senin (27/12/2021) secara daring / virtual di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas jasanya membantu penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi 100%.

Selain itu, beberapa Bupati/Wali Kota juga dianugerahi piagam penghargaan terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk PTSL, secara virtual oleh Menteri ATR dan BPN Sofyan A Jalil, Senin (27/12/2021) di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.

Bacaan Lainnya
Ads

Penghargaan itu diberikan atas bantuan mereka baik melalui Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D), biaya maupun data dengan pola Tri Juang.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Jonahar, melalui pola Trijuang yang dilaunching Menteri ATR/BPN RI  sejak 25 September 2020, telah membawa pengaruh positif terhadap pola koordinasi dan kolaborasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan untuk mewujudkan peta Jawa Timur Lengkap.

Hal tersebut didukung dengan sinergi antara BPN Jatim, Pemprov Jatim dan seluruh Pemkab Pemko se-Jawa Timur.

Capaian menggembirakan, lanjut Jonahar,  dalam program legalisasi aset (PTSL), dari seluruh bidang tanah di Jawa Timur yang diperkirakan sejumlah 20 juta bidang tanah telah terdaftar sejumlah 12.095.021 bidang (61,9%).

Lalu pada 2021, Provinsi Jawa Timur, mendapat target untuk Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 1.396.082 tercapai 100 %, untuk Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) target sebanyak 1.716.494 tercapai 100 % dengan perincian sertipikat sejumlah 1.318.312 bidang tanah.

“Jika ditotal dengan potensi maka pada 2021 ini sejumlah 1.319.956 bidang, pencapaian K3.1 sebanyak 433.480 (25.3 %) bidang dari target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota,” urai Jonahar.

Jonahar mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan ini adalah keterlibatan Menteri ATR/BPN yang selalu memonitor, dukungan Sekjend, Irjend, Dirjend dan Pembina PTSL Provinsi Jawa Timur terutama peran dari Gubernur Jatim.

“Tidak lupa sangat terbantu sekali dengan peran Ibu Gubernur dalam kerjasama Trijuang, para Bupati/Walikota se Jawa Timur,” bebernya.

Kunci keberhasilan lainnya adalah adanya bantuan anggaran, tenaga (P3D berjumlah 235 orang), data dari para bupati/wali kota se Jatim yang menyebabkan pencapaian PTSL saat ini kuantitas 100 %, kualitas 98,93 % dan rencananya akhir tahun ini kuantitas dan kualitas 100 %.

Untuk sertifikat aset pemerintah daerah terbanyak diberikan pada Bupati Banyuwangi dengan jumlah sertifikat sebanyak 2.100.

Untuk kategori pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL terbanyak terdiri atas Bupati Sumenep, Bupati Ponorogo, Bupati Jombang, Bupati Madiun, Wakil Bupati Pasuruan, Bupati Magetan, dan Bupati Blitar.

Untuk kategori hibah sarana penunjang PTSL tertinggi adalah Bupati Bojonegoro, Bupati Gresik, Bupati Jember, Bupati Kediri, Walikota Malang, Bupati Lamongan, dan Bupati Malang.

Sementara untuk kategori pengirim peserta Petugas Pengelola Pertanahan Desa (P3D) adalah Wali Kota Surabaya kirim 33 orang, Bupati Probolinggo kirim 24 orang, Bupati Ponorogo 21 orang, serta Bupati Tuban kirim 21 orang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan sangat penting. Sebab, aset negara digunakan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara. Maka, penyelamatan aset milik negara ini menjadi penting,” ujarnya.

Secara personal kepemilikan bidang tanah melalui sertifikat dapat digunakan untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat cenderung menjadikan agunan ke Bank untuk modal usaha.

Khofifah mengucapkan apresiasinya terhadap kinerja BPN Provinsi Jawa Timur yang maksimal dalam percepatan sertifikasi aset tanah daerah. Sehingga Jatim sebagai wilayah dengan penyelesaian sertifikasi tertinggi di Indonesia.

“Saya ingat dulu Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang datang ke BPN Jatim. Dulu bertanya kenapa target sertifikasi tanah tercapai 100% meskipun di tengah pandemi. Ini tentunya kinerja luar biasa dari Pak Kanwil dan Kantah se-Jawa Timur beserta para staf. Terima kasih atas kerja keras yang luar biasa,” ujarnya.

Gubernur Khofifah tetap mengajak para kepala daerah untuk turut mengawasi aset milik negara yang telau diserahterimakan.

“Para Bupati/Walikota diharapkan bisa memastikan aset-aset milik kabupaten/kota yang mereka pimpin ini sudah termonitor sesuai target yang harus dicapai tiap daerah,” pesannya.

“Kami ucapkan juga terimakasih kepada tim supervisi dan kordinasi KPK yang komitmen mengawal percepatan capaian PTSL di setiap kabupaten/kota atas seluruh aset milik kabupaten/kota dan provinsi termasuk BUMD,” tambah dia.

Dia berpesan dalam mencari format percepatan sertifikasi untuk penyelamatan aset milik negara bisa dilakukan dengan berbagai ikhtiar.

“Bismillah kembali kita kuatkan tekad dan niat ini, penyelamatan seluruh aset dan barang milik negara di Pemda se – Jawa Timur cepat selesai,” ujarnya.

Di acara ini hadir secara virtual Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Yudhiawan Wibisono, Perwakilan Direktorat 3 Koordinasi dan Supervisi KPK Irawati, para Dirjen dan Pejabat Utama/Pratama Kementerian ATR/BPN, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Polisi Bachtiar Ujang Purnama, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. PLN Persero Sinthya Roesly, serta para Kanwil BPN se-Indonesia.

Sedangkan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim Jonahar, Executive Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT. PLN Dwi Wibihandoko, para Kepala OPD Provinsi Jatim hadir secara langsung.

banner 768x1152