Sekda Terima Kunker Pansus DPRD Provsu di Kabupaten Asahan

Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution, MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Kabupaten Asahan
Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution, MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Kabupaten Asahan
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-ASAHAN- Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution, MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Kabupaten Asahan, Selasa (05/04/2022).

Kunker Tim Pansus DPRD Provsu yang diketuai oleh Zeira Salim Ritonga, SE ini disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Bacaan Lainnya

Bupati Asahan yang diwakili oleh Sekdakab John Hardi Nasution, mengatakan Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebunan melakukan kewajibannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, salah satunya menjalin kemitraan dalam bentuk plasma perkebunan atau dalam bentuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan ketentuan luas minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan sesuai dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh (IUP).

Berita Menarik Lainnya:  Event WebSight Niagahoster 2022 Akan Digelar, Siap Beri Insight Tentang Dunia Digital

Sekda menegaskan diyakini semua sudah memahami segala macam bentuk mekanisme dalam penerapan dan perwujudan kewajiban di atas.

Karena regulasinya cukup jelas tentang mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan, baik itu kaitannya tentang kriteria luas lahan, kriteria petani, kriteria lokasi bahkan sampai mekanisme administrasi seperti yang tertuang di dalam Permentan 98 tahun 2013 dan regulasi-regulasi yang berhubungan tentang pola-pola kemitraan yang bisa diterapkan.

Berita Menarik Lainnya:  Lantik Kaper BKKBN Jatim Baru, Ini Pesan Gubernur Khofifah

Selanjutnya untuk membangun kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat tentu bukan persoalan bagi-bagi tanah secara cuma-cuma dan tanpa arah untuk kepentingan perorangan atau kelompok.

Ruh dari kewajiban ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar areal lokasi kebun dengan konsep kemitraan, mencegah terjadinya kesenjangan sosial dan membangun keharmonisan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar, sehingga potensi konflik kepentingan konflik-konflik lainnya bisa semakin diperkecil bahkan dihilangkan.

“Bupati Asahan, mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang ada di Kabupaten Asahan untuk segera memenuhi dan melaksanakan kewajiban sesuai amanah Undang-undang,” ucap Sekda.

Sementera Ketua Pansus DPRD Provsu Zeira Salim Ritonga, SE mengatakan, Kunker ini dalam rangka pembahasan plasma perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Asahan.

Berita Menarik Lainnya:  Peduli Olah Raga, PKB Sidoarjo Dukung Penuh Turnamen Voli "Arked Cup" Kedungrejo

Tujuannya agar masyarakat sekitar perkebunan dapat merasakan kehadiran dan manfaat dari perusahaan tersebut.

Zeira Salim juga berharap kepada para perusahaan yang ada di Kabupaten Asahan untuk mentaati peraturan Undang-undang nomor 39 tahun 2014, terkait Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat.

Zeira Salim juga menegaskan akan memanggil pihak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai regulasi.

“Kita akan panggil para pihak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan regulasi,” tegas Zeira.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan paparan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Ir Oktoni Eryanto MA.

Turut hadir dalam kegiatan Tim Pansus DPRD Provsu, Sekda Asahan, para Asisten, BPN Kabupaten, OPD, perusahaan perkebunan di Asahan dan tamu undangan lainnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280