Sekda Bondowoso: APBD Pemkab Dikurangi 50 Persen

Silahkan Share ke :

Bondowoso, Beritabangsa.com – Pemerintah Kabupaten Bondowoso Penuhi Permintaan Pemerintah Pusat yakni APBD dikurangi sebesar 50 persen dari total anggaran belanja yang sudah dialokasikan pada APBD tahun 2020.

Hal ini merupakan intruksi pemerintah pusat, dimana 50 persen anggaran dari hasil rasionalisasi akan dialihkan untuk penanganan wabah virus corona atau Covid-19.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Pilkades Serentak, Turisno: Yakin Kembali Pimpin Desa Allu Tarowang
banner 1920x1080

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso Syaifullah mengatakan, bahwa langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini memang berat. Dia meminta semua Dinas untuk mengerjakan kegiatan prioritas setelah anggaran ditarik 50 persen.

Semua dinas kita potong 50%. Hanya pembangunan seperti jembatan yang mau jebol yang dikerjakan. Seperti diklat, hibah dan perjalanan dinas ditiadakan,” jelas Sekda kepada wartawan usai rapat anggaran penanganan Covid-19 di ruang rapat Sekda, Rabu (29/4/2020).

Berita Menarik Lainnya:  Mendapat Penolakan, Firman Syah Ali Berharap Bioskop di Pamekasan Terus Beroperasi

Menurutnya, penarikan anggaran tersebut mengakibatkan pembangunan terhambat. Namun, infrastruktur yang memerlukan pembangunan tahun ini tidak bisa ditunda, misalnya jembatan di jalan Panjaitan yang sudah mulai bergetar.

Itu kalau tidak dibangun tiga bulan ini pasti ditutup,” katanya.

Intruksi pemerintah pusat tersebut tercantum dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan no 119/2813/SJ dan no 117/KMK/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Berita Menarik Lainnya:  Tahun 2020 Sekda Bondowoso Anggarkan FKN Rp 350 Juta

Lanjut Syaifullah, meski begitu, penarikan anggaran tersebut tidak berpengaruh terhadap alokasi penanganan di Covid-19 daerah.

Tidak berpengaruh. Anggaran Covid daerah aman,” imbuhnya.

Selain itu, jelang Hari Raya Idul fitri 1441 H, pejabat eselon 2 dipastikan tidak dapat menerima Tunjangan Hari Raya. Namun hal tersebut tidak berdampak apapun dibanding pemotongan anggaran daerah oleh pusat.

Makanya saya bilang nggak usah ekspansi dulu terhadap kegiatan. Bertahan hidup dulu aja,” pungkasnya.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait