PSBB Surabaya Raya Tak Diperpanjang, Namun Gubernur Siapkan?

Surabaya, Beritabangsa.com – Khofifah akan mengumumkan tak ada perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya.

Isyarat pengumuman tak memperpanjang PSBB Surabaya Raya terlihat dari rapat koordinasi antara Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dan Wali Kota Surabaya Risma, Senin (8/6/2020). Rapat ini berjalan cukup alot tarik ulur sejak pukul tiga sore hingga malam ini.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Kredit UMKM di Jatim Terbesar Nasional 3 Tahun Berturut-Turut
banner 1920x1080

Tiga kepala daerah masing-masing tersebut membawa rancangan perbup dan perwali sebagai laporan dan usulan agar PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

Selain paparan pakar epidemiologi, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim serta Wakil DPRD Jatim juga memberikan evaluasi dan masukan.

Sementara Gubernur menjelaskan jika dalam pembentukan peraturan bupati dan wali kota terbaru nanti boleh diberlakukan sanksi administratif sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pihaknya segera mempersiapkan pakta integritas

Peraturan ini nantinya dibuat agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sekaligus untuk mengukur transisi menuju new normal. “Nanti ada tim yang akan ditugaskan untuk menyeiringkan dengan Perwali/Perbup,” terang Gubernur.

Berita Menarik Lainnya:  Plt Kadiskominfo Lebong Imbau Pegiat Medsos Bijak Dalam Penggunaan Media

Namun Gubernur menegaskan, baik Perwali maupun Perbup boleh memberikan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. “Saya rasa sudah jelas dan clear. Boleh ada sanksi administrasi tapi bukan sanksi pidana,” tegasnya.

Sementara sebelum menggedok akhir PSBB Surabaya Raya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah ingin meninjau isi raperbup dan perwali tersebut.

Kami ingin melihat isi dari peraturan bupati dan peraturan walikota ini bagaimana supaya kami nanti TNI-Polri saat mengawal tidak salah langkah. Dan kita bisa sama-sama untuk menjalankan perbup dan perwali nantinya,” tandasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Gubernur Jatim : Kepala Daerah Terpilih Harus Lebih Tingkatkan Kualitas SDM

Pada kesempatan yang sama, Plt Bupati Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan jika Perbup boleh memberlakukan sanksi tetapi tidak pidana.

Kami berharap mudah-mudahan semuanya juga melaksanakan perbup. Bagi para pelanggar, tetap kami akan berikan sanksi,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi masih berlangsung.

Reporter : Maab

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar