Plh. Sekdaprov Jatim Minta APBD Direalisasikan secara TBA

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono | Foto: Humas Pemprov Jatim
Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono meminta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dilakukan transparan, bertanggung jawab dan akuntabel (TBA).

“Saya berharap realisasi anggaran pendapatan dan belanja ini, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan sesuai kaidah administrasi pengelolaan keuangan daerah,” kata Heru Tjahjono di Ruang Kerjanya di Kantor Jalan Pahlawan nomor 110 Surabaya, Selasa (28/12/2021).

Bacaan Lainnya

Sesai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah di Akhir Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 30 September 2021 perihal Tata Cara Setoran dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akhir Tahun Anggaran 2021.

Sehingga kegiatan penerimaan dan pengeluaran daerah untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai saat ini masih terus berlangsung.

“Untuk proses penerbitan SPM nya sendiri sudah selesai sesuai batas waktu tanggal 20 Desember 2021,” katanya.

Sementara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Realisasi APBD Pemprov 99,77 Persen

Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

“Laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD paling lambat tanggal 7 Februari 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021,” jelasnya.

Capaian APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021 per 27 Desember 2021 telah baik, meliputi pendapatan daerah sebesar Rp. 32.969.569.158.052 terealisasi sebesar Rp. 32.894.519.731.087,90 atau 99,77 %,.

Lalu belanja daerah sebesar Rp. 36.621.318.449.634,85 terealisasi sebesar Rp. 32.768.057.386.825,70 atau 89,48 % serta posisi saldo kas pada RKUD sebesar Rp. 2.649.982.647.126,90.

Berdasarkan data Kemendagri per 23 Desember 2021, maka menjadikan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi tiga besar secara nasional, bila dibandingkan dengan provinsi lainnya yang realisasi belanjanya rata-rata masih sebesar 77,12 persen.

Pada 2022 Silpa 2,4 Triliun

Pada 2021 diperkirakan akan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp. 2.563.492.291.474,43 yang akan digunakan untuk belanja daerah pada awal TA 2022 dengan asumsi kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan sebesar Rp. 2,5 triliun

Perkiraan kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan itu, dihitung berdasarkan atas asumsi perhitungan 1/12 (seperduabelas) dari belanja tahun berkenaan.

Lebih lanjut, saldo kas pada RKUD sampai dengan 27 Desember 2021 mencapai Rp. 2.649.982.647.126,90.

Capaian itu merupakan kas (bagian dari SiLPA) yang akan digunakan untuk membayar tagihan sampai dengan 31 Desember 2021.

“Itu untuk membiayai belanja awal Tahun Anggaran 2022 meliputi gaji PNS dan PPPK, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, operasional kantor, air, listrik, telepon, makan minum pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), makan minum panti Dinas Sosial, kebersihan (cleaning service), keamanan kantor, petugas pelayanan,” ungkapnya.

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat di APBD TA 2021 sebesar Rp. 15.644.967.099.471 dan terealisasi per 27 Desember 2021 sebesar Rp. 14.506.853.793.510 atau 92,73 %, sisanya belum terealisasikan sebesar Rp. 1.138.113.305.961.

“Jika akhir tahun anggaran, pendapatan transfer tidak terealisasi 100 %, maka program kegiatan yang dibiayai dari pendapatan transfer menjadi beban pemerintah daerah dan harus dibayar melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Dia memastikan Pemprov Jatim akan senantiasa memenuhi kewajibannya dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.

“Semua ikhtiar ini, dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan benar sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Pos terkait

banner 768x1152