Lapas Ikut Sosialisasi Virtual Permenkumham Nomor 7/2022

Lapas Kelas IIB Probolinggo Rapat secara virtual. (Foto: Yuliono)
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 7 tahun 2022 secara virtual melalui zoom teleconference, Kamis (03/02/2022).

Permen itu sebagai perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Selalu Lolos Sergapan Polisi,Ternyata MSAT Gunakan Drone
banner 1920x1080

Kegiatan dibuka langsung oleh Reynhard Silitonga selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit pemasyarakatan di Indonesia, jajaran registrasi Lapas Probolinggo serta perwakilan warga binaan.

Reynhard berpesan kepada petugas pemasyarakatan untuk terus mengimplementasikan prinsip tiga kunci pemasyarakatan maju dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pentingnya membangun sinergitas antar aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian permasalahan.

Berita Menarik Lainnya:  Tahanan Pelaku Curat Gantung Diri di Ruang Penyidik Polsek Tambaksari

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Permenkumhan nomor 7 tahun 2022 yang disampaikan oleh Junaedi, pembimbing kemasyarakatan utama Ditjenpas.

Penerbitan Permen ini sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung nomor 28 P/HUM/2021 yang menyatakan bahwa Kemenkumham menyetujui dan mendukung rancangan perubahan dengan beberapa pengetatan untuk jenis tindak pidana luar biasa, namun dengan tetap memperhatikan bahwa pengetatan tidak boleh membatasi hak-hak narapidana.

Berita Menarik Lainnya:  Juli, Pemkab Malang Suntikkan 3 Juta Vaksin ke Sapi

Selain itu dalam peraturan ini juga dijelaskan terkait narapidana kasus korupsi dalam mendapatkan hak remisi maupun integrasinya harus terlebih dahulu membayar lunas denda dan uang pengganti.

Dengan diterbitkannya peraturan ini, unit pemasyarakatan diharapkan dapat menjadikannya sebagai regulasi dalam mengatur pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan.

banner 600x310

Pos terkait