Pemkab Probolinggo Siapkan Diri Pergantian Mobil Dinas Listrik

Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko dalam sebuah acara
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Wakil Bupati Timbul Prihanjoko mendukung penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas daerah.

Hal itu akan dilakukan bertahap sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Cegah Wabah PMK, Wabup Asahan Pimpin Ratas
banner 1024x1366

“Inpres tentang pemakaian mobil listrik sudah ditandatangani, namun untuk Pemkab Probolinggo akan bertahap . Namun, langkah awal mobil listrik untuk Bupati terlebih dahulu,” ucapnya melalui Whatsapp Sabtu, (17/09/2022).

Timbul menyampaikan, jauh sebelum Inpres ini disahkan Presiden, pihaknya telah meminta kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk menyiapkan mobil listrik untuk mobil dinasnya.

“Terkait Inpres No. 7 tahun 2022 ini, saya menyambut baik. Bahkan sebelum Inpres ini disahkan, saya telah meminta untuk kendaraan dinas saya menggunakan mobil listrik, tetapi yang hybird,” tambah Politisi PDI Perjuangan ini.

Berita Menarik Lainnya:  GNPK-RI Pasuruan Soroti Dugaan Pengadaan Masker

Namun untuk jajaran OPD, pihaknya tentu masih mempersiapkan segala sesuatunya. Sebab,seperti diketahui bersama harga mobil listrik berbasis baterai tersebut cukup mahal per unitnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Inpres kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemda itu ditandatangani Presiden Jokowi pada 13 September 2022.

Berita Menarik Lainnya:  Hari Aksara Internasional Momentum Literasi Dasar dan Digital

Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh menteri di kabinet Indonesia maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala kepolisian indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280