Pakar Komunikasi dan Politik Unair: Penggantian Istilah PPKM Harus Disertai Kontrol Penuh Pemerintah

Pakar Komunikasi dan Politik Unair Surabaya, Dr. Suko Widodo
Keterangan foto : Pakar Komunikasi dan Politik Unair Surabaya, Dr. Suko Widodo
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Pakar Komunikasi dan Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo menyarankan agar penggantian istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 harus disertai dengan kontrol agar pelaksanaan di lapangan tidak carut marut. Pasalnya, penggantian istilah itu juga disertai dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang dapat memperpanjang situasi persebaran virus corona semakin tidak terkendali.

Pelonggaran itu mengundang mobilitas manusia mulai meningkat, protokol kesehatan tidak dijalankan secara disiplin yang membuat persebaran virus corona semakin merebak. Terlihat dari sejumlah pelonggaran-pelonggaran yang diberikan pemerintah dalam mengatur mobilitas manusia.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Dualisme BMA Lebong Berlanjut, SK Bupati Diduga Catut Nama

“Dalam dua hari ini memang saya lihat sudah tampak sekali kelonggaran-kelonggaran di masyarakat. Ini karena ada ijin beberapa dibuka. Yang menjadi persoalan jika hal ini (kelonggoran) tidak ada kontrol malah akan berbahaya,” kata Suko Widodo di Surabaya, Rabu (28/7/2021).

Menurut Suko, penerapan PPKM tidak harus dilakukan dalam upaya pembatasan mobilitas namun sebagai Program Perlindungan Kesehatan Masyarakat (PPKM) yang berarti, pendekatannya secara persuasif dan edukatif, bukan dengan denda bagi pelanggarnya. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi virus corona.

Berita Menarik Lainnya:  Menyejahterakan Anak-anak, Menteri Bintang Apresiasi Walikota Risma

“Menurut saya PPKM itu pendekatannya jangan sebagai mobilitas, tapi niat sebagai konstruktif. Pendekatannya bukan berupa pengawasan atau ancaman dengan denda bahkan pidana. Tapi pendekatannya harus persuasif, diajak dengan memberikan edukasi” jelasnya.

Selain itu, komunikasi publik bagi warga juga diperlukan. Sebab sampai 1,5 tahun pandemi komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat masih tercipta gap. Itu terbukti dengan penanganan Covid-19 masih tampak di level Kabupaten, padahal jika skalanya dibuat lebih kecil bisa lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat dalam menghadapi virus corona lebih baik.

“Saya melihat selama ini pemerintah hanya intruksi sosial bukan komunikasi. Ruang ini yang masih belum disediakan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam perspektifnya, Suko menilai dengan adanya peralihan istilah menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani pandemi, lantaran tidak disertai dengan menyebar konteks situasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

“Saya katakan masih belum maksimal. Mbok iya yooo kita harus meminta komunikasi itu bukan hanya sekedar menyebar informasi tapi konteks. Seperti misal baliho-baliho di masyarakat, ada vidio drone mbok yooo ditutup saja. Apalagi ada unsur politik dengan pajang foto-foto pejabat itu kan kesannya tidak murni. Kalau itu semua dilakukan secara murni masyarakat akan merasa situasi sudah landai, aman dan sebagainya,” tutupnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280