Melalui Reses Virtual, Camelia Habiba Dorong Pemerintah Terbitkan Perda Pesantren

Surabaya, Beritabangsa.com – Meski di tengah zona merah penyebaran virus corona (Covid-19) di Surabaya, tak menyurutkan niat baik salah satu anggota DPRD Kota Surabaya untuk menjaring aspirasi masyarakat Surabaya.

Wakil ketua komisi A DPRD kota Surabaya, Camelia Habiba menyelenggarakan reses online melalui zoom meeting. Rabu (17/6/2020).

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Dalam reses tersebut Camelia Habibah mengangkat tema “Eksistensi Pendidikan Agama Ditengah Pandemi” dengan narasumber Ust. Fauzi Azhari (Pembina Pondok pesantren Nurul Huda Surabaya), H. Satuham Akbar (Ketua FKDT Jatim) dan Ely Rosyidah (Penyuluh Fungsional Kemenag Kota Surabaya).

Berita Menarik Lainnya:  Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemkot Anggarkan Kampung Tangguh

Seiring dengan tema yang diangkat, Habiba merasa prihatin dengan keberadaan pendidikan agama di kota Pahlawan tersebut yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah, baik di pondok pesantren maupun pendidikan agama yang bernaung di yayasan.

Oleh sebab itu, melalui ngobrol virtual tersebut, anggota DPRD Surabaya itu mendorong pemerintah kota untuk segara menerbitkan peraturan daerah untuk memayungi eksistensi pendidikan agama di pondok pesantren maupun di yayasan.

Kami akan terus berjuang, agar di akhir tahun ini perda pesantren bisa kita kedok, sehingga di tahun depan 2021 bisa digunakan sebagai acuan. Sehingga marwah lembaga pendidikan agama di Surabaya lebih diperhatikan,” tegas Habiba.

Berita Menarik Lainnya:  14 Hari Sidoarjo Tertib Lalin dan Patuh Prokes

Habiba kembali menjelaskan, perda pesantren tersebut merupakan sidang kelanjutan dari UU Pesantren yang disahkan di tahun 2019 yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan isi dari perda tersebut untuk memberikan akses pendidikan kepada lembaga pendidikan agama dinaungan pesantren maupun yayasan.

Yang berjuang lahirnya undang-undang pondok pesantren adalah embrionya dari fraksi partai PKB di DPR RI. Dan memang kita ada perintah dari pusat untuk mengawal ini sampai ke daerah,” jelas politisi perempuan dari fraksi PKB tersebut.

Sementara pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya, Ust. Fauzi Azhari menyambut baik wacana rancangan penerbitan peraturan daerah tentang pesantren.

Berita Menarik Lainnya:  Sekda Syaifullah: Recovery Ekonomi Sebagian Dana Akan Dialokasikan Penguatan Pupuk Organik

Ust. Fauzi mengatakan Perda Pesantren tersebut dapat mempermudah proses belajar mengajar lembaga pendidikan agama di daerah. Perda tersebut, lanjut ust. Fauzi juga dapat membantu segala kebutuhan pesantren dalam mendidik karakter dan akhlaqul karimah generasi penerus bangsa.

Perda madrasah diniyah yang nantinya akan dibahas dan dikaji itu sangat kami harapkan. Sehingga bantuan-bantuan yang ada, baik dari sarana prasarana, baik untuk kesejahteraan guru, baik dari BOS Madin, itu memang kita perlu payung hukum. Sehingga bantuan inilah yang menjadi kerja sama antara kami yang ada di tengah masyarakat dengan pihak pemerintah,” ungkap Ust. Fauzi Azhari.

Reporter : Ali Wafa

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *