Komisi X DPR RI: PIP Harus On the Track, Jangan Ada Penyimpangan

Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang dari Fraksi Partai Golkar H. Muhamad Nur Purnamasidi, saat memberikan sosialisasi di SMAN 1 Jatiroto

BERITABANGSA.COM- LUMAJANG – Pengawasan terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) harus tepat sasaran dan “on the track” dalam penyalurannya.

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang dari Fraksi Partai Golkar Haji Muhamad Nur Purnamasidi, saat melakukan sosialisasi pencairan PIP di SMAN 1 Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Selasa (25/9/2022) lalu.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Guna Jangkau Pasar Luas, Tim Pengabdian Masyarakat ITS Lakukan Pendampingan dan Pengembangan UMKM Kupang Lontong Balap Pak Warno
banner 1920x1080

Menurut Bang Pur, panggilan akrab wakil rakyat ini, agenda tersebut disampaikan pada Reses DPR RI persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 bagi Komisi X.

Kata Bang Pur, ini adalah salah satu agendanya memastikan agar Beasiswa PIP jalur aspirasi bisa diterima oleh siswa dan tepat sasaran.

“Alokasi atau penggunaannya pun harus tepat. Untuk kebutuhan perlengkapan sekolah, uang saku, transportasi, praktik tambahan, dan biaya uji kompetensi,” katanya, Kamis (29/9/2022) via chat WhatsApp nya.

Selain memastikan PIP jalur aspirasi, Anggota Komisi X DPR RI ini, juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan implementasi dari jalur reguler yang menjadi kuota dari Dinas Pendidikan.

Berita Menarik Lainnya:  Hadiri Pelantikan PMII, Bupati Bondowoso Akui PMII Ormawa Berlandaskan Aswaja

“Biar semua ‘on the track’ sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada diskrimainasi, ataupun penyimpangan dalam implementasi di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan. Terlebih sektor pendidikan menjadi garda depan dalam penguatan mental, membangun karakter serta peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi.” tegasnya lagi.

Di hadapan para siswa dan wali murid, dijelaskan bahwa para siswa memiliki peluang dan merealisasikan cita-cita melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Berita Menarik Lainnya:  Hari Radio, Mengenal Etalase Sejarah di RRI Surabaya

“Selama masih diberikan amanah di Komisi X, kita ikhtiarkan, silakan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Prasyaratnya kampus harus berada dibawah naungan Kemendikbudristekdikti RI, program studinya terakreditasi dan orang tua bukan PNS.

“Penerima PIP secara administrasi lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bea siswa KIP Kuliah,” tambah politisi Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan sosialisasi, Bang Pur secara spontanitas memberikan doorprize langsung kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan seputar dunia pendidikan.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *