Komisi IX DPR RI Kecewa MenKes tidak bisa Berbuat Apa-apa untuk Mencegah Kenaikan BPJS

Jakarta, Beritabangsa.com – Komisi IX DPR RI, Anas Thahir, kecewa Menteri Kesehatan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kenaikan iuran BPJS. Pasalnya, hal tersebut sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

Kepada beritabangsa.com Anas mengatakan, dengan kebijakan pemerintah tersebut berpuluh juta Indonesia akan semakin tertekan dengan adanya hal ini.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Kenaikan iuran Bukan Penerima upah (BPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III sejumlah 19.961.569 jiwa. Bahkan secara sepaihak pemerintah telah menaikkan iuran BPJS untuk semua kelas per-Januari 2020 sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,” katanya, Rabu (22/01).

Berita Menarik Lainnya:  Haerul Amri Singgung Bahasan Pokok GBHN Dalam Aspirasi Masyarakat

Bahkan, kata politisi PPP itu, pemerintah berlaku yang tidak semestinya sebagaimana hasil rapat kerja bersama Komisi IX.

Pemerintah telah mencurangi hasil Rapat Kerja bersama Komisi IX dengan melanggar kesepakatan tidak menaikkan iuran BPJS BPU dan BP khususnya kelas III. Padahal kenyataanya iuran BPJS naik seratus persen tanpa terlebih dahulu memberitahu DPR,” ungkapnya.

Berita Menarik Lainnya:  Madura Jadi Provinsi Kembali Diusulkan di Rapat Paripurna

Pria kelahiran kota Gandrung, Banyuwangi ini memaparkan, kalaupun pemerintah memandang bahwa penggunaan dana surplus dari iuran peserta BPI tidak bisa dilakukan karena alasan berpotensi melanggar hukum, seharusnya pemerintah mau bekerja keras untuk mencari solusi pembiayaan lain yang dibenarkan aturan hukum.

Bukan dengan cara mengingkari rekomendasi DPR yang justru jelas-jelas melanggar undang-undang,” sesalnya.

Jika iuran BPJS BPI dan BP kelas III tetap dipaksakan naik oleh pemerintah, katanya, pihaknya khawatir resiko lebih besar justru akan terjadi berupa tunggakan pembayaran dalam jumlah yang yang jauh lebih besar akibat ketidak mampuan membayar masyarakat.

Berita Menarik Lainnya:  Didorong Maju Pilwali Surabaya 2020, Adies Kadir Punya Modal Sosial

Logika sederhananya, dengan kewajiban membayar hanya Rp 25.000 per bulan saja sudah banyak yang nunggak karena nggak mampu, sekarang malah naik Rp. 42.000 per bulan, pasti akan semakin banyak lagi yang nunggak. Ini harus diantisipasi dari awal agar tidak terjadi kebijakan maju-mundur dan bongkar-pasang dikemudian hari,” pungkasnya. (Ahd/red)

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *