Ketua DPRD Bondowoso Sebut KUA-PPAS 2021 Tak Sesuai Dengan RPJMD

Bondowoso, Beritabangsa.com – Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyebut jika secara umum KUA-PPAS yang diajukan eksekutif sebagai acuan APBD 2021 tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Banyak dari rencana kerja tidak sesuai dengan RPJMD,” sebutnya saat ditemui oleh sejumlah media di gedung DPRD setempat, Jumat (14/8/2020).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Ketua DPRD Harap Sekda Syaifullah Minta Maaf Pada Publik
banner 1920x1080

Ahmad Dhafir ingin agar APBD 2021 sesuai dengan target capaian kinerja. Yakni dimana kondisi pembangunan di masing-masing OPD berjalan selaras dengan rencana pembangunan yang ditargetkan.

“Ini sudah tahun ke tiga, maka bagaimana APBD 2021 sesuai dengan visi-misi. Jangan sampai antar OPD yang bergerak cepat melampaui target tahun, ada yang justru lemah,” paparnya.

Sebagai mitra kerja Bupati, DPRD berkomitmen akan senantiasa mengawal pengesahan anggaran sebaik mungkin. Sebab, pihaknya tidak ingin ada persoalan yang timbul di kemudian hari.

Berita Menarik Lainnya:  Bupati Asahan Lantik 53 'Kabinetnya'

“Kita sebagai mitra jangan sampai membuat keputusan yang salah,” ungkapnya.

Sebab, KUA-PPAS yang disodorkan masih mengacu kepada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lama, tidak selaras dengan Permendagri 90 Tahun 2019. Seharusnya, Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019 harus dilakukan perubahan kelembagaan. Dengan begitu, anggaran yang dicanangkan sesuai dengan rencana kelembagaan yang baru.

“Nanti Dinas lingkungan hidup akan berdiri sendiri. Pisah dari perhubungan. Jika kemudian dipaksa ditetapkan maka dana tidak lantas bisa digeser begitu,” jelasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Wabup Irwan Akan Koordinasi Tentang Pembahasan APBD 2021

DPRD meminta kepada Sekretaris Daerah dan jajarannya untuk cepat melakukan penataan kelembagaan baru. Jika tidak, maka di tahun 2021 nanti akan banyak anggaran yang tidak dapat diserap. Secara Otomatis akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan Bupati Salwa stagnan.

“Eksekutif harus segera melakukan penataan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016,” tutupnya.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *