Jelang Idul Adha, Gubernur Jatim Gelar Rakor Penanganan Wabah PMK

Gubernur Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-MALANG- Menjelang Idul Adha 1443 H, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda Jatim, untuk percepatan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Ballroom Hotel Grand Mercure Kota Malang, Senin (30/5/2022).

Rakor dilakukan untuk memastikan langkah-langkah strategis agar wabah PMK tidak semakin meluas di Jatim. Utamanya agar hewan kurban di Jatim posisi aman dan sehat terhindar dari PMK.

Bacaan Lainnya
banner 800x800

Rakor diikuti Pangdam V Brawijaya, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Pj. Sekdaprov, Danrem, Bupati dan Wali Kota, Kapolres dan Dandim se Jatim, Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Pusvetma, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala Besar Veteriner Wates, dan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Jatim.

Sejumlah pakar guru besar bidang Virologi dan Imunologi Universitas Airlangga Prof Dr drh Fedik Abdul Rantam, Guru Besar Kedokteran Unair Prof Dr Drs Suprapto Ma’at Si, Apt, serta Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH RI Dr drh Nuryani Zainuddin.

Gubernur Khofifah meminta para Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk segera menerbitkan SK pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK di wilayahnya. Unsurnya gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.

“Bupati dan Wali Kota, mohon segera mengeluarkan SK pembentukan Satgas PMK ini berkoordinasi dengan Dandim dan Kapolres. Terutama di titik-titik pengumpulan hewan kurban. Sehingga hari ini harus lebih restriktif tempat di mana masyarakat bisa mengakses hewan kurban,” katanya.

Selain bentuk Satgas, Bupati/Wali Kota diminta segera menerbitkan surat edaran pemotongan hewan kurban. Salah satunya, menentukan lokasi pemotongan hewan kurban di titik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) agar lebih terpantau.

5 Daerah Fokus Diawasi

Pengawasan dan pengecekan ini difokuskan di sejumlah daerah di Jatim yang memiliki populasi sapi potong tertinggi. Lima besar daerah populasi sapi potong terbesar di Jatim 2022 yakni Kabupaten Sumenep, Tuban, Probolinggo, Jember, dan Bangkalan.

“Karena daerah-daerah ini tidak hanya menjadi supplier hewan kurban di Jatim sendiri, tetapi juga wilayah lain bahkan sampai provinsi lain,” katanya.

Berita Menarik Lainnya:  Kasus Dugaan Tipikor Oknum Satpol PP, Sekjen LARM-GAK Apresiasi Kinerja Kejari Surabaya

Adapun data potensi ketersediaan ternak siap potong di Jatim 2022 ada 1,2 juta ekor. Untuk sapi dari populasi 5,2 juta ekor sapi (sapi potong dan sapi perah) terdapat ketersediaan 441.371 ekor sapi siap potong dan potensi hewan ternak kurban sebanyak 108.136 ekor.

Ads

Untuk kambing dari populasi 4,3 juta ekor kambing terdapat ketersediaan 659.270 ekor kambing siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 161.521 ekor. Sedangkan untuk domba dari populasi 1,4 juta ekor domba terdapat ketersediaan 490.878 ekor domba siap potong dan potensi menjadi ternak kurban 120.265 ekor.

Jika dibandingkan pemotongan hewan kurban di Jatim, pada 2021 total pemotongan ternak kurban sebanyak 396.491 ekor. Rinciannya, sapi sebanyak 70.961 ekor, kambing sebanyak 276.987 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor.

Jawa Timur memproyeksikan pemotongan hewan kurban di Jatim tahun 2022 sebanyak 432.845 ekor, dengan rincian sapi sebanyak 87.965 ekor, kambing sebanyak 296.349 ekor, dan domba sebanyak 48.531 ekor.

Khofifah juga meminta para Bupati maupun Wali Kota menyiapkan anggaran pengadaan obat-obatan, sarana pendukung pengendalian dan operasional petugas vaksinasi PMK. Serta memetakan status bebas, tertular dan terduga sesuai kecamatan atau desa.

“Kemudian mendata jumlah hewan rentan PMK berbasis desa untuk kesiapan vaksinasi serta penyiapan SDM meliputi dokter hewan di Jatim sebanyak 950 orang dan paramedis veteriner sebanyak 1.500 orang. Ini untuk pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal,” katanya.

Lockdown Sapi di Daerah Tertular

Khofifah juga meminta agar jajaran TNI dan Polri dari Kodim dan Polres melakukan langkah tindak lanjut pengendalian PMK berupa pendampingan pengawasan isolasi dan lockdown pada daerah tertular (desa/kecamatan), bantuan pendampingan pengawasan penutupan sementara pasar hewan.

Kemudian juga bantuan pengawasan lalu lintas ternak dari daerah tertular PMK, bantuan sosialisasi pentingnya desinfeksi kandang dan lingkungan peternakan, serta bantuan pengamanan pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi masal.

Ads

“Terima kasih Pak Kapolda, Pak Pangdam beserta jajaran Kapolres dan Dandim sampai dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Bagaimana kita memproteksi ternak yang terkonfirmasi PMK di desa bahwa ternak yang di dalam tidak keluar, begitupun sebaliknya. Mohon Bhabinkamtibmas dan Babinsa ikut menjaga, mengawal, termasuk lalu lintas blantik atau jagal sapi yang membeli sangat murah sapi yang mengalami simptom ke arah PMK di desa-desa. Prinsipnya peternak harus dilindungi,” katanya.

Berita Menarik Lainnya:  Hasilkan Pendapatan Tambahan dengan Google AdSense

Masalah PMK ini, lanjutnya, harus terus menjadi perhatian semua pihak karena memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2.454,5 Triliun, kontribusi kambing dan sapi 0,92% atau sebesar Rp 22,58 Triliun bagi PDRB Jatim. Apalagi di Jatim banyak peternak rakyat sehingga dampaknya sangat terasa.

“Untuk itu betul-betul langkah promotif, preventif, sampai dengan langkah kuratif dan rehabilitatif penanganan PMK ini harus dilakukan. Termasuk panduan sederhana penanganan PMK bagi para peternak harus disosialisasikan lebih luas,” jelasnya.

Percepatan pengendalian PMK di Jatim ini terus dilakukan melalui sejumlah langkah. Yakni isolasi ternak sakit berbasis kandang, lockdown daerah tertular PMK berbasis desa atau kecamatan.

Kemudian pengobatan ternak sakit berbasis simptomatis (Antibiotika, Analgesik, Antipiretik dan vitamin), penutupan sementara pasar hewan, pembatasan lalu lintas ternak, desinfeksi kandang dan lingkungan serta penyiapan vaksin PMK.

Sampai dengan 29 Mei 2022, jumlah kasus PMK di Jatim berjumlah 17.934 ekor yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jatim. Dari jumlah tersebut, 15.521 ekor sapi dilaporkan sakit, 2.289 ekor sembuh, dan 124 ekor mati.

Ini Peta Daerah Wabah PMK

Sedangkan sampai dengan 30 Mei 2022, status wilayah PMK di Jatim terbagi menjadi empat berdasarkan unit epidemiologi kabupaten. Yakni wilayah bebas yakni kabupaten yang belum ada kejadian tanda klinis PMK, Wilayah Terduga yakni kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis PMK dan belum terkonfirmasi laboratorium.

Kemudian wilayah tertular yakni kabupaten yang sudah ada kejadian penyakit dengan tanda klinis PMK dan terkonfirmasi positif oleh laboratorium. Serta wilayah wabah yakni kabupaten tertular dan telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah wabah.

Wilayah wabah di Jatim yakni Lamongan, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo. Kemudian Wilayah Tertular yakni Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Jombang, Batu, Jember, Magetan, Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Kab. Madiun, Bondowoso, Sumenep, Sampang, Kediri, Nganjuk, dan Ponorogo.

Berita Menarik Lainnya:  Ikut Laga se-Provinsi, SSB Vamor Butuh Support Dana

Kemudian wilayah terduga yakni Pacitan, Blitar, Kota Kediri dan Situbondo. Sedangkan wilayah bebas PMK yakni Pamekasan, Banyuwangi, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kota Madiun, Ngawi dan Kota Mojokerto.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta mengatakan bahwa jajaran kepolisian telah melakukan serangkaian kegiatan dalam membantu penanganan PMK di Jatim. Polda Jatim telah mengeluarkan telegram ke polres jajaran se-Jatim terkait antisipasi, langkah koordinasi, membuat Satgas, pemberdayaan Bhabinkamtibmas, dan sebagainya.

“Dalam upaya preemtif, anggota Bhabinkamtibmas juga turut melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke peternak di lingkungannya. Polda juga telah menerbitkan panduan untuk Bhabinkamtibmas dalam penanganan PMK ini,” katanya.

Kapolda Nico mengatakan, jajaran kepolisian melakukan pengawasan dan pengecekan pada pasar hewan dan RPH sebagai upaya preventif. Anggota Sabhara, Lalu Lintas, dan Reskrim melakukan pengawasan dan pengecekan lalu lintas hewan ternak.

“Kami juga melakukan pembatasan dan pengetatan lalu litas ternak, pasar hewan dan RPH. Kami juga memiliki pos penyekatan hewan ternak di sejumlah titik yakni ada 84 Pos di jalan arteri dan jalan tol. Saya harap ini benar-benar dicek jangan sampai hanya di jam-jam tertentu, tetap tegas tapi santun,” katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Bidang Virologi dan Imunologi Universitas Airlangga Prof Dr. drh. Fedik Abdul Rantam mengatakan bahwa upaya preventif atau pengendalian PMK pada ternak ini bisa dilakukan dengan berbagai langkah.

Seperti vaksinasi sesuai dengan serotype atau subtype yang sama. Termasuk melakukan biosecurity yang ketat, penyemprotan kandang pagi dan sore, karantina, mencegah keluar masuk kandang, serta pembatasan pergerakan hewan dari antar daerah.

“Untuk program vaksinasi PMK ini ada 7 serotype yang berbeda secara imunologis, spesifik serotype, vaksin PMK tradisional, menggunakan adjuvant, serta vaksinasi harus diberikan dalam area segitiga antara bahu, sumsum tulang belakang, dan alur jugularis,” pungkasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

Pos terkait