Hujan Kritik Pada Sutiaji, Saat Pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2021

Hujan Kritik Pada Sutiaji, Saat Pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2021
Foto pada saat Rapat Paripurna DPRD Kota Malang
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM– Kota Malang – Hujan kritik ditujukan pada Wali Kota Malang, Sutiaji saat Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Malang Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (13/4/2022).

Fraksi PDI Perjuangan, Eko Herdianto menegaskan jika ada 9 poin target pertumbuhan yang tidak tercapai sesuai rencana, oleh Wali Kota Malang.

Bacaan Lainnya

“Target pertumbuhan ekonomi, indeks daya beli, indeks kualitas hidup daerah, dan indeks pembangunan gender (IPG),” ungkap dia.

Selanjutnya, masih kata Herdianto, poin kelima adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial, indeks pembangunan masyarakat,” urainya.

“Sedangkan poin delapan dan sembilan, target nilai dan indeks kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” papar Herdianto.

Tidak berhenti disitu, anggota komisi C DPRD Kota Malang itu juga mengkritisi merosotnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 2021.

“Yang memiliki tren positif hanya sumber pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Sehingga membutuhkan formula dan evaluasi khusus, baik secara metodologi maupun ideliasme kerja,” jelas Herdianto.

Tidak lupa menyinggung permasalahan banjir, Herdianto melihat bahwa dewasa ini di Kota Malang banjir yang menjadi penyakit akut.

Berita Menarik Lainnya:  Viral ! Usai Ditolak Bersalin di Puskesmas Pajarakan Bayi Tewas

Pembangunan Pasar Induk Batu Dikeluhkan Warga, Eko Suhartono: Sesuai Site Plan DPUPR.

“Padahal anggaran penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas. Kemacetan juga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang,” pungkas dia.

Tidak kalah pedas, perwakilan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arief Wahyudi juga menyayangkan masih terjadi banjir di Kota Malang yang notabene merupakan dataran tinggi.

“Banjir di Kota Malang selalu terjadi setiap musim hujan. Bukannya berkurang, malah setiap tahun mengalami penambahan titik banjir,” imbuh warga Bareng Tenes itu.

Warga Temas Keluhkan Dampak Pembangunan Pasar Induk Batu

Lebih lanjut, F-PKB DPRD Kota Malang berharap mendatang ada pembuatan masterplan yang dapat benar-benar dilaksanakan, sehingga Kota Malang terbebas dari banjir.

Selanjutnya, perwakilan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bayu Rekso Aji dari sisi lain mengkritisi penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemkot Malang.

“Salah satu penyebab banjir adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Itu sederhana, mengapa tidak terselesaikan?,” tanya anggota termuda di DPRD Kota Malang itu.

Menurut Bayu, Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) juga tidak menjawab permasalahan banjir.

“Malah drainase yang tersumbat, menyempit, dan tertutup bangunan juga menambah daftar panjang penyebab banjir,” tambah dia.

Bayu menegaskan, Fraksi PKS mempertanyakan sejauh mana keseriusan Pemkot Malang dalam menangani permasalahan banjir yang semakin parah pada 18 titik banjir.

Berita Menarik Lainnya:  Pansus DPR Asahan Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati

“Pemkot Malang harus berani tindak tegas para pelanggar aturan. Realita tersebut tidak sejalan dengan indikator LKPJ yang menyebutkan bahwa Perda di Kota Malang telah mencapai 100 persen,” tukas dia.

Masih berkutat pada banjir, terkait tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun 2020, khususnya penanganan banjir, fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dibacakan Bayu, meminta Pemkot Malang untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang sudah dilaksanakan.

“Mendatang, program pembangunan sumur injeksi yang sampai saat ini tersebar di 29 kelurahan perlu ditambah lagi,” harapan dari Partai Golkar.

Sedangkan pandangan fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang disampaikan Lelly Thresiawati, menyoroti lambannya masalah revitalisasi pasar tradisional, yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Yaitu Pasar Blimbing dan Pasar Gadang.

“Selain itu, masalah banjir, saluran air, jalan berlubang, dan kemacetan menjadi PR yang harus dicarikan solusinya,” beber Leilly.

Ads

Skrining Mata Gratis RSI Hasanah Bagi Pekerja Pers Diapresiasi Wartawan
Di sisi lain, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang diwakili oleh Gagah Soerjo Pamoekti memandang bahwa pendidikan di Kota Malang belum berjalan dengan baik.

“Anggaran cukup tinggi yang digelontorkan untuk pendidikan, rupanya belum mampu mengangkat kualitas derajat pendidikan di Kota Malang,” ungkapnya.

Bahkan Gagah menyebut, kurangnya kualitas pendidikan disebabkan proses pendidikan belum melibatkan tiga komponen. Yaitu pemerintahan, masyarakat dan keluarga.

Menanggapi kritikan yang disampaikan keenam fraksi, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan bahwa hal tersebut masih pendapat fraksi, dan selanjutnya akan dibahas dalam panitia khusus.

Berita Menarik Lainnya:  Kartar 2022-2027 Siap Bersinergi dengan Pemerintah Sampai Level Desa

“Setelah lemparan Walikota kita perdalam dengan rapat koordinasi, dan masing-masing komisi sudah melakukan hearing kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah), selanjutnya anggota fraksi akan melaporkan kepada fraksinya masing-masing yang nantinya akan dibahas oleh Pansus,” jelas Made.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menambahkan, pandangan fraksi memang cukup kritis terutama terhadap permasalahan klasik.

“Artinya, dari awal kami selalu mengingatkan, dan tidak bosan-bosan mengingatkan, terhadap kesalahan yang sama. Namun kami terbatas pada kewenangan. Dan kami tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi,” pungkas Made.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menilai, apa yang menjadi catatan fraksi-fraksi DPRD Kota Malang, adalah analisa , pengamatan dan temuan lapangan di tahun 2021.

“Tadi lebih banyak kritikan terkait banjir, jalanan berlubang, juga kritik tentang banyaknya jabatan yang kosong. Ini akan menjadi fokus pembenahan kami,” tegas Sofyan.

Wali Kota Malang, masih kata Sofyan, beberapa waktu lalu sudah menjelaskan kepada publik, dan dirinya merasa tidak perlu mengulang kembali uraian yang telah disampaikan, namun bertindak nyata.

“Semua saran dan kritikan kami terima, tentunya untuk kita tindak lanjuti dan laksanakan di tahun 2022 ini. Karena yang disampaikan itu evaluasi tahun 2021,” ujar dia.

Hal yang di programkan di tahun 2022, lanjut Sofyan, harus menjawab kritikan DPRD yang sudah disampaikan enam fraksi di DPRD Kota Malang.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800