DPRD Minta Pemkab Malang Raih WTS

Wabup
Wabup Malang, Didik Gatot Subroto
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-MALANG – Rapat paripurna DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Malang yang membahas laporan kinerja dan pertanggungjawaban anggaran tahun 2021 oleh Bupati Malang, terungkap desakan anggota DPRD agar hasil laporan badan pemeriksa keuangan (BPK) naik level dari wajar tanpa pengecualian (WTP) ke wajar tanpa syarat (WTS).

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, Pemkab optimis bisa meluluskan permintaan wakil rakyat tersebut.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Kritik PMII terhadap Walikota Surabaya
banner 1024x1366

“Kami yakin bisa melakukan hal tersebut, asalkan kita disiplin dalam pelaporan APBD, mulai proses perencanaan, penetapan, penggunaan anggaran dan pelaporan anggaran harus tepat waktu,” kata Wabup usai rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (27/6/2022).

Didik menambahkan, seperti pelaporan tepat waktu, yakni laporan tidak boleh lebih dari tiga hari, pada saat rekomendasi dari Provinsi Jawa Timur turun harus tepat waktu juga, karena ini bagian dari siklus anggaran.

“Jadi pelaporan harus tepat waktu jangan sampai lebih dari tiga hari, demikian juga dari Pemprov Jatim rekomendasi nya harus turun tepat waktu juga, karena semuanya menjadi bagian dari siklus anggaran, jadi kalau semuanya tepat waktu itu yang menentukan keberhasilan mencapai WTS,” imbuh Wabup Malang.

Berita Menarik Lainnya:  Bertebaran Di OPD, Ketua PC Lakpesdam NU Sebut "Bondowoso Kabupaten Kotak Amal"?

Selain WTS, wakil rakyat juga meminta Pemkab Malang memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), pendapatan, namun Pemkab Malang yakin sektor perekonomian bangkit di masa pandemi Covid 19.

“Regulasi saat ini tumpang tindih dan membuat organisasi perangkat daerah setengah yakin, mau melaksanakan khawatir jadi Silpa, karena ada Silpa yang bisa digerakkan dan ada Silpa yang tidak bisa digerakkan. Terkait Pendapatan, kami yakin pendapatan kita masih bagus di tengah pandemi Covid-19, dimana PAD kita capai angka 760 miliar, bagus lah,” jelas Didik Gatot Subroto.

Berita Menarik Lainnya:  Tanggapi KAMI, Kiai Muda NU: Aneh Jika Indonesia Harus Diselamatkan!

Soal efesiensi anggaran, pemerintah pusat minta Pemda bisa menekan pembiayaan operasional kerja.

“Seperti pemberian honor yang nantinya bisa dikompare dengan kegiatan lain, maka kalau secara keseluruhan bisa saya yakin pembiayaan operasional kerja bisa kita tekan,” pungkas Wabup Malang.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280