Disebut Semua Fraksi DPRD Bondowoso Satu Suara, Ini Kata Sekretaris PPP

Silahkan Share ke :

Bondowoso, beritabangsa.com – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Saiful Bahri Husnan mengatakan, secara substansi ketiga Fraksi DPRD Bondowoso yang terdiri dari Fraksi PPP, PKS, dan Gerindra tetap menolak meskipun kalah jumlah terhadap pengusung hak interpelasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Kepada media dia mengatakan, secara kelembagaan, materi interplelasi itu sudah ditetapkan oleh DPRD. Jika disebut Tiga Fraksi (PPP, PKS, dan Gerindra) itu menyetujui terhadap hak interpelasi, Saif, sapaan karin Saiful Bahri husnan membantah, bahwa itu tidak benar.

Hak interpelasi anggota Dewan terhadap kebijakan mutasi ASN Bupati Bondowoso terkesan terburu-buru dan dipaksakan dalam memutuskan interpelasi untuk dilaksanakan. Meski hal itu sudah disetujui secara aklamasi oleh Fraksi pengusung interpelasi yang lebih mendominasi di DPRD,” katanya, Selasa (19/11/2019).

Berita Menarik Lainnya:  Tiga Polsek Baru Diresmikan, Pemkab Bondowoso Siap Bantu Tingkatkan Sarpras

Saif juga mengatakan, pengumpulan materi pengusung interpelasi perlu waktu yang cukup lama. Sementara untuk menanggapi pernyataan pengusung juga memerlukan kajian mendalam dan waktu yang relatif panjang.

Interpelasi itu diputuskan karena didukung oleh 28 orang anggota DPR, sedangkan yang menolak interpelasi dengan alasan materinya tidak memenuhi syarat hanya berjumlah 17 orang anggota DPR,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam Pasal 78 (3) Tata Tertib DPRD Nomor 1 tahun 2018, dijelaskan bahwa usul Interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya terdapat dua hal.

Pertama, materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan. Dua alasan permintaan keterangan,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Wagub Emil Harap Percepatan Relokasi Korban Banjir Ijen

Akan tetapi, interpelasi sebagai instrument politik yang telah diajukan oleh DPRD Bondowoso sama sekali tidak mencantumkan dokumen yang memuat alasan deskriptif, argumentatif dan meyakinkan sebagai satu kesatuan yang utuh mengenai gambaran situasi dan kondisi objektif yang menjadi dasar diajukannya interpelasi,” tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, para pengusul interpelasi hanyalah mencantumkan beberapa persoalan hukum yang dijadikan sebagai alasan dalam mengajukan interpelasi antar.

Seharusnya para pengusul interpelasi melampirkan dokumen yang memberi gambaran yang jelas dan utuh tentang makna dan tafsir kegaduhan yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” ujarnya.

Seharusnya dasar pemohon juga disertai parameter dan indikator yang jelas pula, serta terukur dan bukan didasarkan kepada asumsi-asumsi yang cenderung berlindung pada narasi “kegaduhan” yang sengaja direproduksi secara terus menerus untuk mendramatisasi keadaan seolah-olah telah terjadi situasi genting,” paparnya.

Berita Menarik Lainnya:  Cegah Kerumunan, Warga Binaan Lapas Bondowoso Rayakan Lebaran dengan Virtual

Dia memaparkan, padahal faktanya, birokrasi pemerintahan Bondowoso pasca mutasi yang dilakukan pada tanggal 21 September 2019 lalu berjalan normal dan tetap memberi pelayanan sebagaimana mestinya.

Tidak dicantumkannya dokumen alasan korelasional terhadap pentingnya pengajuan interpelasi bukan saja telah mengabaikan unsure materiil hak interpelasi, tetapi juga mengabaikan aspek formal yang telah disepakati sebagai aturan main pengajuan interpelasi yang dibuatnya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 3 Tatib DPRD Nomor 1 tahun 2018,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari total 45 Anggota, mengajukan hak interpelasi soal mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diduga asal-asalan dan tidak melibatkan Tim Panitia Penilaian Kinerja (PPK). (Ahd/red).

banner 600x310

Pos terkait