Cak Firman Menilai Eri Cahyadi Tidak Melanggar Peraturan Apapun

Silahkan Share ke :

Surabaya, Beritabangsa.com – Wakil Ketua Fraksi PKB Surabaya Mahfudz sangat geram dengan adanya selebaran yang menurutnya diduga diedarkan oleh Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi dibeberapa media. Pasalnya selebaran tersebut berisikan kampanye untuk memilih Eri Cahyadi pada Pilwali Surabaya tahun 2020 ini.

Jadi etika kepala bappeko ini, etika moralnya wajib mundur. Coba berperilaku jantan jangan banci. Nanti alasan tiba-tiba direkom, dia kan selama ini pakai dana APBD,” ujar Mahfudz, Selasa (11/2) di gedung DPRD Surabaya.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  DLHP Bondowoso Resmi Tutup Depo Sampah Di Timur Stadion Magenda
banner 1920x1080

Selama ini lanjut Mahfudz, Eri selalu beralibi tidak maju. Meskipun poster maupun baliho yang bergambar dia tersebar di mana-mana. “Kalau nanti tiba-tiba direkom apa perlu dikepruki cangkeme,” kata Mahfudz kembali.

Karena itu Mahfudz kembali menegaskan agar Eri bersikap jantan. “Jangan cara masang spanduk di mana-mana tapi bukan saya. Terus siapa?,” bebernya.

Eri Cahyadi ke mana-mana melekat sebagai ASN dan menggunakan fasilitas APBD. Ketika dia kampanye dalam tanda kutip otomatis dia pakai dana APBD kan haram hukumnya,” imbuhnya.

Berita Menarik Lainnya:  DPR RI Komisi IV Berikan 300 Alsintan Kepada Kelompok Tani di Jombang
Foto: Mahfud Wakil Fraksi PKB Surabaya menunjukkan bukti selebaran yang diduga kampanye Eri Cahyadi

Namun kegeraman dan ujaran emosional Mahfudz yang telah beredar dibeberapa media mendapat tanggapan dari tokoh muda Nahdliyyin Surabaya, Firman Syah Ali. Menurut pria yang akrab disapa Cak Firman, Eri Cahyadi tidak melanggar apapun. “Mau ada sejuta baliho sekalipun sepanjang bukan Eri Cahyadi yang masang ya tidak masalah. Itu namanya dukungan masyarakat luas terhadap figur Eri Cahyadi,” tandasnya.

Pak Eri Cahyadi tidak pernah deklarasi, tidak pernah terbukti pasang spanduk dan baliho, tidak masalah. Ayolah hak-hak politik ASN jangan terlalu ditindas, itu Undang-undangnya kurang benar, seluruh ASN yang ikut kontestasi Pilkada diwajibkan mundur, itu zalim namanya, perlu direview,” lanjut keponakan Menkopolhukam Mahfud MD ini.

Berita Menarik Lainnya:  Diduga Peras Berdalih Biaya ADV, Dua Oknum Wartawan Diringkus Polisi

Cak Firman meminta Mahfudz sebagai pejabat publik harus bisa mengendalikan emosk, gaya bicaranya juga pakai etika.

Pak Mahfudz sebagai anggota legislatif yang terhormat harap berbicara dan bersikap dengan santun, masak seorang pejabat publik sampai keluar kalimat kepruki cangkemnya dan sebagainya, semoga saja tidak masuk pasal ujaran kebencian, ayolah sama-sama kendalikan emosi, ini era UU ITE,” pungkas Bendum IKA PMII Jatim ini. (Ais/red)

banner 600x310

Pos terkait