Beracuan Data MBR, Ngurus SKM di Surabaya Bisa Via Online

Silahkan Share ke :

Surabaya, Beritabangsa.com – Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Data MBR tersebut, digunakan sebagai acuan intervensi berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya. Baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Percepatan Penanganan Covid-19, Pemkot Surabaya Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
banner 1920x1080

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, data MBR tersebut digunakan sebagai acuan Pemkot Surabaya untuk intervensi berbagai bidang bantuan, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Kita evaluasi dari program MBR tahun kemarin, maka kemudian kita buat baru, sehingga ada (bantuan) yang langsung bisa dirasakan masyarakat secara cepat, karena saat ini menggunakan satu data (MBR),” kata Eri saat menggelar jumpa pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (15/1/2020).

Berita Menarik Lainnya:  Ikuti International Exposure, Mahasiswa ITS Studi ke Prancis

Berdasarkan Perwali Nomor 58 Tahun 2019, data MBR tersebut dibedakan menjadi dua. Yakni, 665.882 jiwa yang terdiri dari 202.572 KK (kartu keluarga). Menurut Eri, dahulu MBR selalu dilihat dari jumlah jiwa. Namun, tidak bisa seperti itu, sebab jika dilihat dari jiwa, ketika bayi lahir atau anak masih sekolah SD-SMP, itu juga termasuk dalam kategori MBR.

Karena itu bagaimana tugas kami adalah menyelesaikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini per KK nya,” katanya.

Berita Menarik Lainnya:  Sebanyak 50 Orang Positif Covid 19 Dari Hasil Penyekatan dan Tes Antigen

Ia pun mencontohkan, ketika dalam satu KK ada ayah, ibu dan putranya yang sudah menikah dan punya anak, maka pemkot tidak mudah untuk mengentas kemiskinan keluarga tersebut. Sebab, treatment yang diberikan pemkot kepada keluarga itu akan berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Makanya anaknya harus lepas dengan ayahnya dan satu KK dengan istrinya.

Sehingga kita bisa konsentrasi masuk (memberikan bantuan) ke mananya,” katanya.

banner 600x310

Pos terkait