3 Aset Pemprov Jatim Senilai Rp1,068 Triliun Diselamatkan Khofifah

Aset
Gubernur Khofifah saat memberikan sambutan dalam penyelamatan aset
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil menyelamatkan tiga aset besar milik Pemprov Jatim senilai Rp1,068 trilliun.

Aset itu terdiri ; halaman samping RSUD Husada Prima senilai Rp 5 miliar, aset RSUD dr Soetomo senilai Rp705,692 miliar dan RSJ Menur senilai Rp357,9 miliar.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Ketiga aset itu terselamatkan dan telah bersertifikat, salah satunya aset RSUD Husada Prima diserahkan ke Gubernur Khofifah, Rabu (20/7/22).

Penyerahan sertifikat aset yang berlokasi di Jalan Karang Tembok nomor 39 itu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Lantai 3.

Aset Pemprov Jatim di RSUD Husada Prima ini merupakan transformasi Rumah Sakit Jiwa Pegirian yang dikelola pemerintah pusat seluas 9.608 m2, terdiri dari bangunan rumah sakit, gudang, dan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai rumah sakit senilai Rp5 miliar.

Berita Menarik Lainnya:  DPMD Ngawi Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa

“Rumah-rumah dinas sepanjang itu pada dasarnya adalah milik Pemprov. Pada saat itu, saya minta kepada Plt Sekdaprov Wahid Wahyudi untuk koordinasi intensif supaya jadi amal jariyah beliau. Karena Plt pun masa jabatannya terbatas,” urai Khofifah.

“Alhamdulillah gayung bersambut, dengan berbagai kecepatan dan support dari Bu Mia Amiati sebagai Kepala Kejati Jatim dan Kakanwil BPN Jatim dalam waktu yang sangat cepat kita bisa mendapatkan keabsahan kepemilikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut untuk aset RSUD dr Soetomo yang berhasil diselamatkan Gubernur Khofifah dengan total Rp 705,692 miliar diketahui merupakan tanah seluas 176.423 meter persegi. Di dalamnya termasuk rumah dinas seluas 1.430 meter persegi.

“Saat ini untuk rumah dinasnya ditempati oleh pensiunan dari pegawai RSUD dr Soetomo. Alhamdulillah aset tersebut telah kembali menjadi milik Pemprov Jatim,” ucap Khofifah.

Lalu untuk aset RSJ Menur yang berhasil diselamatkan kembali menjadi milik Pemprov nilainya mencapai Rp 357,9 miliar. Tanah bangunan perkantoran dengan luas 45.140 meter persegi. Gubernur Khofifah bersyukur aset-aset tersebut telah dimiliki keabsahannya sebagai aset milik Pemprov Jatim.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolsek Ngunut Ancam Tindak Tegas Tambang Pasir Ilegal

Untuk itu, Khofifah turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelamatan aset. Terutama Kejati Jatim dan BPN Jatim serta Kantah BPN Surabaya 1 dan 2.

“Terima kasih, Ibu Kajati Jatim dan jajaran khususnya Asdatun dan juga Kakanwil BPN. Khususnya Kantah 1 dan 2 BPN Surabaya. Seterusnya, sinergi seperti ini mudah-mudahan akan terus terbangun sehingga aset-aset negara terutama yang ada di dalam sengketa atau penguasaan pihak lain bisa kita dapatkan kembali,” ujarnya.

Selain tiga aset itu, saat ini yang juga tengah dalam proses upaya penyelamatan aset adalah lahan sekitar 476.434 m2 di Puspa Agro dengan nilai perolehan Lahan Rp. 61.902.685.000 dan
Nilai apraisal Rp. 228.688.320.000. Karena itu, Gubernur Khofifah tengah berupaya agar aset yang kini tengah proses kepengurusan sertifikasi tersebut bisa kembali menjadi kepemilikan Pemprov Jatim.

Sebagai informasi, pada tahun 1952, aset tanah bangunan serta barang inventaris RS Husada Prima tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam PP Nomor 49 Tahun 1952.

Berita Menarik Lainnya:  Sarana dan Prasarana Minim, K3S Kota Surabaya Mengadu ke Bappeko

Lalu pada 1977, RSJ Pegirian pindah ke Menur yang menyebabkan lahan dan bangunan RSJ Pegirian beralih fungsi menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Surabaya. BP4 Surabaya inilah yang hingga saat ini menjadi RS Husada Prima.

Kemudian pada 28 Juni 2022, Plt. Sekda Pemprov Jatim memohon bantuan hukum non-litigasi kepada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara.

Permohonan ini lalu segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan berkoordinasi kepada berbagai pihak, khususnya Kantor Pertanahan Surabaya II. Tak lama setelahnya, pada 6 Juli 2022, berhasil dilakukan pengukuran luas lahan oleh tim dari Kantor BPN Surabaya II.

Selain penyerahan sertifikat aset yang diberikan kepada Pemprov Jatim, BPN juga memberikan 2 sertifikat aset kepada PT Pertamina (Persero) yang masing-masing berada di Jl. Dr. Soetomo no. 68 dan Jl. Marmoyo no. 2, Surabaya. Sertifikat ini diterima langsung oleh Senior Vice President (SVP) Aset Manajemen Pertamina Yanuar Budi Hartanto.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280