Wacana Reshuffle, PMII Jatim: Menag Lembaga Paling Tidak Serius

Surabaya, Beritabangsa.com – Menanggapi wacana Reshuffle Kementerian oleh Presiden Jokowi pada sidang kabinet (18/6/2020) lalu, Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur, Abdul Ghoni menyebut Menteri Agama (Menag) RI adalah lembaga pertama yang harus direshuffle.

Abdul Ghoni mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) RI merupakan lembaga paling tidak serius mulai dari awal kabinet terbentuk.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Kepala Dinas Pendidikan Pasuruan Wajib Dicopot
banner 1920x1080

“Berbicara kinerja menteri, apa yang disampaikan presiden soal menteri harus kerja extraordinary adalah menteri agama yang hampir tak mencerminkan keseriusan dari awal,” kata Abdul Ghoni, pada Jumat (17/7) saat dihubungi di Surabaya.

Ia menilai bahwa Menag Fachrul Razi tidak mempunyai capaian program selama pandemi COVID-19.

“Persoalan pendidikan di bawah naungan Kemenag, menteri agama gagal hadir di tengah-tengah kampus ketika pandemi ini,” imbuhnya.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolres Tanjung Perak Jalin Kemitraan Dengan Kelompok Tani Dorang

“Sering menghilang dan gak mau berdialog, mendengarkan keluh kesah mahasiswa selama ini,” terangnya.

Untuk itu dirinya mewakili jutaan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII) di Jawa Timur menyatakan ketidakpuasan atas kinerja Menteri Agama dan menyarankan presiden mengambil langkah extraordinary sesuai pidatonya dalam rapat kabinet.

“Saya sih menyarankan kepada presiden untuk reshuffle menteri agama (Menag),” ujarnya.

Menurut Abdul Ghoni, Isu dan kebijakan tentang pendidikan dan radikalisme akan menjadi konsentrasi bangsa kedepan.

Berita Menarik Lainnya:  Layangkan Somasi ke Polda Jatim, Aktivis Perempuan Surabaya: PMII Jatim Ini Ngawur

“Daripada kementerian agama hancur, mending ganti,” ungkapnya.

Lebih jauh dia juga mengungkapkan, bahwa Menag Fachrul Razi belum bisa menerjemahkan Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 dalam bentuk teknik pelaksanaanya, padahal UU Pesantren sudah lama disahkan, sampai sekarang belum juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI.

“Menteri belum bisa menerjemahkan UU Pesantren. Beginilah kalau punya menteri agama yang tidak paham pondok pesantren,” pungkas Abdul Ghoni.

Reporter : Ali Wafa

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *