Hore ! Jawa Timur Terbebas dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, saat menyerahkan penghargaan sebagai Provinsi besar yang terbebas dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, Rabu (29/12/2021) di Grahadi, Surabaya | Foto: Humas Pemprov Jatim
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, saat menyerahkan penghargaan sebagai Provinsi besar yang terbebas dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, Rabu (29/12/2021) di Grahadi, Surabaya | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Hore ..! Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang pertama terbebas dari Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Hal itu sesuai pernyataan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar, Rabu (29/12/2021) di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya.

Menteri Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi Jawa Timur karena meskipun bukan yang pertama daam hal tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun Jatim menjadi provinsi besar yang pertama kali daerahnya terdapat 29 Kabupaten dan satu kota yang memperoleh penghargaan.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Timbulkan Problem Demokrasi, Menkominfo: SMSI Harus Menjadi Aktor Penting di Era Digital
banner 1920x1080

Sebelumnya tercatat tiga provinsi yang dinyatakan bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal yaitu DIY, Bali dan Bangka Belitung , tetapi untuk provinsi besar Jawa Timur merupakan provinsi pertama bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan 29 kabupaten dan satu kota yaitu Kota Batu.

Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya Perpres 104/2021 sebagai bagian semangat penuntasan kemiskinan di 2024.

Di mana tidak boleh lagi ada warga desa yang masih punya hak untuk menerima jaring pengaman sosial tapi tidak menerima.

Berita Menarik Lainnya:  Presiden Jokowi Luncurkan Lumbung Pangan Berbasis Mangga dan Taksi

“Prinsipnya adalah tidak boleh lagi di desa ada warga yang berhak menerima jaring pengaman sosial tapi belum mendapat, maka wajib Dana Desa melalui BLT dana desa untuk mengcover itu,” katanya.

Ke depan, ia berharap para Bupati dan Wali Kota di Jatim untuk dapat terus melakukan pendampingan dan konsolidasi dengan Kepala Desanya masing – masing terutama terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Tentunya juga berharap sekaligus upaya ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang basisnya dari desa. Kami berharap Jawa Timur menjadi percontohan di dalam penuntasan kemiskinan ekstrem bukan semata-mata untuk konsumsi survei BPS tapi betul-betul tidak ada lagi warga miskin di desa. Jadi ketika orang turun ke desa memang tidak menemukan lagi warga miskin di sana. Inilah yang kita harapkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Bupati Bondowoso Gencar Sosialisasi Untuk Kejar Target Capaian Vaksinasi

Dalam kesempatan ini, Menteri Desa PDTT bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meluncurkan Program Desa Berdaya KIP (Kreatif, Inovatif & Produktif) yang ada di 151 desa di Jatim.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, para Dirjen Kemendes PDTT, para Bupati se Jatim dan Wali Kota Batu, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

banner 600x310

Pos terkait