LPBHNU Sidoarjo Gelar Raker ke- 1, Berikut Program Prioritasnya

PCNU
Pengurus LPBH NU Sidoarjo saat foto bersama dengan Rais Syuriah PCNU Sidoarjo R. KH Abdussalam Mujib usai Pelantikan dan Raker Pertama
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SIDOARJO- Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Sidoarjo menggelar rapat kerja pertama di aula Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), Minggu (12/06/2022).

Rapat kerja sekaligus pelantikan pengurus LPBHNU ini, merumuskan beberapa program kerja prioritas selama lima tahun ke depan.

Bacaan Lainnya
banner 800x800

Ketua LPBHNU Sidoarjo, Sudiro Husodo mengatakan Nahdlatul Ulama terus mengupayakan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka pemerataan nilai keadilan.

Berita Menarik Lainnya:  Driyorejo Bersatu FC Raih Juara Bupati Cup 2021

“Melalui LPBHNU ini diharapkan masyarakat miskin khususnya, dapat mudah untuk mendapatkan hak dan kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh keadilan (access to justice) dalam proses peradilan,” kata Sudiro

Ads

Sudiro menambahkan, program Restorative Justice atau rumah perdamaian Kejaksaan Negeri perlu keterlibatan ulama dalam penyelesaian kasus-kasus ringan yang tak harus dibawa ke ranah hukum.

“Kami meminta ulama dan tokoh agama dilibatkan dalam penyelesaian kasus lewat Restorative Justice, agar dapat meringankan proses mediasi perdamaian itu sendiri,” imbuhnya.

Ads

Ketika ditanya soal posko pengaduan LPBHNU, Sudiro mengatakan secepatnya tiap Kecamatan atau MWCNU di Sidoarjo akan membentuk LPBHNU agar dapat mengakomodir laporan dari seluruh lapisan masyarakat.

Berita Menarik Lainnya:  Karena Hobi, Pria Jombang Bangun Museum Mainan Antik Usia Puluhan Tahun

“Target ke depan, akan dibentuk LPBHNU tingkat kecamatan dan merekrut para legal sesuai domisili,” ungkapnya.

Selain itu, LPBHNU Sidoarjo bakal mendorong pemerintah daerah untuk segera dilahirkannya peraturan daerah (Perda) terkait bantuan atau pendampingan hukum bagi orang miskin yang dibiayai oleh uang negara.

“Kami juga akan mendorong pemerintah daerah untuk segera melahirkan perda pendampingan hukum bagi wong cilik yang dibiayai APBD,” tegas Sudiro.

Dari beberapa program kerja yang ia paparkan, lanjut Sudiro, ke depan pihaknya akan membentuk Kader Peduli Anti Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU), mengingat korupsi adalah salah satu masalah hukum di Sidoarjo yang jadi fokus LPBHNU.

“Segara kita akan bentuk KPK NU untuk pencegahan dan antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi,” pungkas alumni Ubaya itu.

Berita Menarik Lainnya:  Kreatif di Tengah Pandemi, Mahasiswi Ciputra Surabaya Rancang Busana Anti Droplate dan Keringat

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

Pos terkait