Waspada dengan Aset Mondial, Ini Beda Antara Token dan Harta Mondial

Muhammad Syamsudin – Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur | Dokumen: Istimewa
Muhammad Syamsudin – Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur | Dokumen: Istimewa
Silahkan Share ke :

Telah disepakati bahwa segala sesuatu yang bisa ditukar menjadi harta adalah harta. Berdasarkan kaidah ini, maka syarat sesuatu bisa dikategorikan sebagai harta adalah:

Pertama, harta tersebut harus bisa dinyatakan dalam bentuk harga (mutaqawwam / mutamawwal). Sesuatu yang memiliki harga, menandakan barang tersebut adalah barang berharga (mutaqawwam).

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Kedua, barang tersebut merupakan qimah (satuan harga) itu sendiri (native coin).

Kedua hal di atas merupakan yang tercermin dari penegasan Imamuna Al-Syafii rahimahumullah yang dikutip oleh Syeikh Jalaluddin al-Suyuthy di dalam Kitabnya al-Asybah wa al-Nadhair, halaman 327 berikut ini:

لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس, مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى

“Tidak bisa dikategorikan sebagai harta kecuali barang tersebut memiliki harga jual, dan pihak yang merusakkan harus mengganti rugi meskipun harta itu sedikit kadarnya, atau harta itu terdiri atas sesuatu yang dianggap remeh dalam pandangan manusia, seumpama koin (fulus) dan sejenisnya.”

Berita Menarik Lainnya:  Perbedaan Material Kriptografi Token Kripto dan Saham

Dari kedua uraian di atas, ada satu ta’rif yang memiliki keunikan dan berdiri di antara kedua hal yang telah dijelaskan di atas, yaitu sesuatu yang bila rusak, maka wajib bagi perusaknya untuk menggantinya. Artinya, ada keberadaan harta lain yang sifatnya adalah sah bila terjamin (fi al-dzimmah).

Dzimmah (jaminan) dalam Fikih secara umum diatur dalam 2 bab yang masyhur yaitu akad dlamman dan akad kafalah. Dlamman merupakan akad yang dibangun atas dasar penetapan jaminan berupa materi (ain) atau utang (dain). Adapun akad kafalah merupakan akad yang dibangun atas dasar penetapan jaminan berupa pekerjaan, jiwa, atau manfaat dari suatu aset (jasa/khadamat). Aset yang melandasi suatu jasa ini sendiri ada 2, adakalanya berupa aset tidak berkembang dan adakalanya merupakan aset produksi.

Berdasarkan semua ta’rif ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa harta dalam Islam itu meniscayakan ada 2 mekanisme pembagian, yaitu:

Pertama, disebut ain musyahadah, yaitu barang fisik tampak dan bisa dipegang.

Berita Menarik Lainnya:  Konsep “Cakap Hukum” dalam Yurisprudensi Islam

Kedua, disebut syaiin maushuf fi al-dzimmah, yaitu barang yang berjamin benda fisik, utang, pekerjaan, jasa, hak dan atau aset produksi.

Token

Token merupakan harta yang masuk rumpun aset berjamin fisik, utang, pekerjaan, atau manfaat dari suatu utilitas. Maksud dari utilitas adalah ibarat rumah. Adapun manfaat yang dimaksud, adalah fungsi dari rumah itu sendiri. Ikatan antara “fungsi utilitas” dan “utilitas” itu sendiri merupakan yang berlangsung luzumah (sebab akibat). Sebab rumah itu disewa, maka bisa digunakan. Sebab disuruh bekerja, maka ada ikatan upah (ujrah). Sebab mengikuti sayembara (ju’alah), maka dia berhak mendapatkan bonus.

Harta Fiktif (Mondial)

Beda antara token dan harta mondial, adalah terletak pada ada dan tidaknya ikatan antara pihak yang dijamin dan jaminannya. Suatu misal, karena melakukan pekerjaan, seseorang mendapatkan cek. Cek tersebut bisa dicairkan di perbankan tempat di mana pihak yang memberi cek menaruh / menyimpan uangnya. Ketika cek yang sah itu diserahkan ke perbankan, dan bank tahu bahwa cek itu diterbitkan olehnya serta berikatan dengan harta milik pihak yang menabung, maka cek itu dihukumi sebagai syaiin maushuf fi al-dzimmah (aset berjamin utang).

Berita Menarik Lainnya:  Bolehkah melakukan Trading dengan menggunakan Robot Autotrade Gold ?

Lain lagi bila ternyata cek tersebut tidak berikatan dengan harta pihak yang memiliki harta tabungan di bank, melainkan milik pihak lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pihak pemberi cek, maka pencairan cek tersebut oleh perbankan merupakan bagian dari kejahatan. Mengapa? Sebab, cek tersebut adalah kosong / fiktif (mondial).

Hal yang sama berlaku atas suatu pekerjaan, misalnya menambang Bitcoin. Pihak yang menyuruh menambang adalah pihak platform. Sebagai pihak penyuruh, ia wajib membayar pihak yang disuruh, yaitu miner (penambang). Apabila hasil yang didapatkan itu berupa sebuah “entitas” tertentu yang bukan fisik, dan untuk menjadikannya berupa uang, pihak yang diberi harus menjualnya kepada pihak lain, maka dapat dipastikan bahwa entitas tersebut adalah mondial (fiktif). Aktifitas menjualnya, dapat dimaknai sebagai menyuruh pihak yang bekerja agar meminta gaji pada pihak lain yang tidak memiliki relasi utang dengan pihak penyuruh. Wallahu a’lam bi al-shawab

*) Muhammad Syamsudin – Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280