Perbedaan Material Kriptografi Token Kripto dan Saham

Ilustrasi Koin Crypto | foto: news.tokocrypto.com
Ilustrasi Koin Crypto | foto: news.tokocrypto.com
Silahkan Share ke :

Dalam tulisan sebelumnya, kita sudah mengenali ada beberapa jenis kripto yang masuk kategori token. Secara garis besar, ketika kripto token dimasukkan sebagai komoditi, maka secara fikih ia masuk rumpun syaiin maushuf fi al-dzimmah (efek berjamin aset).

Alhasil, kedudukan material kriptografi ditempatkan sejajar dengan al-auraq al-maliyah (kertas surat berharga / “efek”). Sementara nilai emisinya bisa ditetapkan berdasar “aset fisik” yang ada dibalik efek tersebut.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Persoalan yang timbul di sini, adalah : “efek” yang terdiri dari material kriptografi ini merupakan entitas yang tidak berwujud secara fisik. dan Ia hanya tersedia secara virtual, yang mana makna virtual itu sendiri adalah semu atau maya. Sementara itu “al-auraq,” merupakan material fisik yang berwujud.

Berita Menarik Lainnya:  Logika Matematis Miner Cryptocurrency dan Kalkulator Hitung

Mendudukkan material “virtual” pada maqam material “fisik” sudah barang tentu akan menyeret banyak sengketa akad disebabkan ketiadaan entiitas yang bisa dipegang, diraba, diindera, dicium dan didengar.

Padahal, kita sudah pernah mendapati adanya produk bahtsul masail yang menyatakan bahwa Al-Qur’an yang hadir dalam bentuk digital, tidak bisa disebut sebagai mushaf. Alasannya, adalah karena yang dinamakan mushaf itu harus bisa ditulis dalam suatu lembaran “fisik kertas” atau yang “menyerupai kertas”, misalnya kulit binatang, batu, papan, dan sejenisnya. Adapun, materi virtual adalah perumpamaannya ibarat air. Andaikata ada orang yang bisa menulis ayat di air, maka tulisan itu tidak bisa dihukumi sebagai mushaf sebab wujud tulisannya yang mudah hilang.

Coba anda bayangkan, andaikata aplikasi Al-Qur’an yang ada di smartphone itu adalah mushaf! Maka, dampak dan risiko hukumnya akan menjadi sangat besar. Contohnya, orang yang dalam kondisi junub (berhadats besar), maka dia tidak boleh membawa smarphone. Demikian juga dengan perempuan yang haidl, maka dia harus menaruh smarphonennya.

Berita Menarik Lainnya:  Dominasi Dana Tabarru’ dalam Asuransi yang mirip Arisan Berantai

Bagi orang yang berhadats kecil, maka dia juga tidak boleh membawa handhone. Itulah bagian dari contoh risiko apabila materi virtual disejajarkan dengan materi fisik (ain musyahadah).

Berangkat dari paradigma berfikir semacam ini, maka material kriptografinya token kripto, juga tidak bisa disebut sebagai “efek”. Oleh karenanya, keberadaannya yang hanya ada dalam bentuk virtual, meniscayakan untuk diabaikan (mulgha). Ia menduduki entitas yang tidak bernilai, diqiyaskan dengan tulisan di atas air.

Setidaknya, pendapat ini bisa dihadirkan berdasar manhaj berfikir tiga ulama dari kalangan 3 Madzhab Besar, yaitu Madzhab Maliki, Madzhab Syafii, dan Madzhab Hanbali.

Bagaimana dengan konsepsi Madzhab Imam Abu Hanifah?

Menurut konsepsii Imam Abu Hanifah, setiap praktik barang yang dijual meniscayakan wajibnya qabdlu kamal (serah terima dengan sempurna). Itu sebabnya, token kripto yang ditengarai adanya material kriptografi, maka material kriptografinya juga dianggap mulgha (yang diabaikan). Yang wajib harus bisa diserahkan adalah aset dibaliknya.

Berita Menarik Lainnya:  Waspada dengan Aset Mondial, Ini Beda Antara Token dan Harta Mondial

Alhasil, menurut versi madzhab terakhir ini, kalau aset itu berupa jasa, maka jasa itu musti harus bisa diserahkan, saat itu juga atau berpotensi diserahkan di saat mendatang, misalnya pada kasus istishna’ (inden barang) atau pre-order.

Dengan demikian, apabila materi yang ada dibalik kriptografi itu kog bukan materi langsung berupa utilitas yang bisa dirasakan, atau aset ain, dain, fi’lin (jasa, termasuk kerja produktif) atau hak yang bisa dimanfaatkan saat itu juga, atau berpotensi diserahkan di masa yang akan datang, maka bukan hanya “materi kriptografi pembawa asetnya” itu saja yang akan dianggap mulgha (diabaikan), melainkan juga aset virtual dibalik kriptografinya itu juga bisa dipandang sebagai tidak ada.

*) Muhammad Syamsudin – Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280