Kelemahan Landasan BAPPEBTI dalam Pengaturan Perdagangan Kripto di Indonesia

Muhammad Syamsudin - Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur | Dokumen: Istimewa
Muhammad Syamsudin - Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur | Dokumen: Istimewa
Silahkan Share ke :

Telaah ini barangkali merupakan hasil akhir dari kesekian lama serangkaian pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap cryptocurrency sebagai bagian dari instrumen yang diperdagangkan oleh masyarakat. Kecurigaan ini pernah penulis sampaikan jauh-jauh hari sejak Tahun 2017, ketika penulis mulai melakukan pengamatan terhadap kripto. Berbagai hipotesa terkait dengan kripto ini pernah penulis sampaikan. Adakalanya, penulis sampaikan dengan nada mendukung, namun seringkali penulis sampaikan dengan nada pesimis.

Terkait dengan praktik perdagangannya secara syara’, awal mulanya penulis asumsikan sebagai aset legal karena ada aktifitas yang seolah menyerupai aktifitas produksi. Sebenarnya saat itu, penulis sudah meyakini bahwa asumsi ini adalah salah. Namun, penulis belum bisa menyajikan fakta tersebut, karena rumitnya pembahasan dan pola perniagaan kripto.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Pada akhirnya, beberapa fakta dan bukti belakangan ini menguatkan penulis untuk menempatkan bahwa cryptocurrency adalah bagian dari aset fiktif digital. Serangkaian diskusi dan kajian, baik pada tingkatan bahtsul masail, maupun pustaka berbagai jurnal ilmiah, telah penulis lakukan.

Tidak ada aset fisik dan tidak ada utilitas, merupakan kata kunci (key word) dan sekaligus dalil landasan yang kuat berdasar nushush al-syari’ah dan bisa digunakan untuk men-judge bahwa cryptocurrency adalah aset fiktif digital.

Namun, keputusan ini nampaknya sedikit terlambat, sebab Bappebti selaku otoritas yang berwenang mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah mengeluarkan statemen pelegalan perdagangan cryptocurrencyy sebagai Aset Kripto. Pengubahan ini secara jelas adalah dipengaruhi oleh keberadaan undang-undang bahwa tidak ada mata uang lain selain rupiah di negara Indonesia. Oleh karenanya, dia ditempatkan sebagai aset (komoditas) sehingga bisa diwadahi sebagai bagian instrumen perdagangan berjangka komoditi. Persoalannya, adalah bisakah kripto itu disebut sebagai komoditi? Ini yang hendak kita jawab dalam tulisan ini.

Landasan Bappebtti menjadikan Kripto sebagai Aset

Perlu diketahui bahwa landasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dalam melegalkan bursa kripto adalah didasarkan pada beberapa peraturan yang berlaku. Berdasarkan Leaflet yang dikeluarkan oleh Bappebti tentang Aset Kripto, landasan peraturan ini, antara lain adalah:

  1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 No. 2 yang menyebutkan bahwa Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
  2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan: (a) Peraturan Kepala Bappebti, Pasal 3 UU PBK, yang menyatakan Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti, (b) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
  3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 15 UU PBK, ayat 1 yang menyatakan Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti. Selanjutnya, di dalam ayat 2, disampaikan bahwa ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).
  5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
  8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
  9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Berita Menarik Lainnya:  Sulitnya Restrukturisasi dan Resecheduling Utang pada Pinjol. Bagaimana Islam menjawab?

Dari keseluruhan landasan yang ada, satu hal yang pokok untuk kita cermati adalah definisi komoditi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Undang-undang itu menyatakan, bahwa “komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya.” Di sinilah menariknya keputusan ini perlu untuk dikritisi.

Berita Menarik Lainnya:  Catatan Kasus Sengketa Asuransi dengan Nasabah Pemegang Polis di Indonesia

Kripto ditempatkan sebagai Komoditas Barang?

Sebagaimana diketahui bahwa kripto merupakan entitas yang tidak memiliki wujud fisik sama sekali. Oleh karenanya, tidak layak untuk disebut sebagai “barang”.

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, disampaikan mengenai penjelasan atas Pasal 362 KUHP, bahwa arti dan cakupan bahwa sesuatu itu disebut barang, adalah apabila “sesuatu itu berwujud,” termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Berdasarkan penjelasan ini, maka kripto yang hanya terdiri dari material kriptografi, tidak bisa dikelompokkan sebagai “barang” sebab ia tidak memiliki wujud apapun melainkan wujud virtual. Virtual dalam definisinya hanyalah merupakan aset maya / semu. Ia hanya bisa disebut wujud apabila berikatan dengan utilitas dan hak. Sementara itu, kripto sama sekali tidak memiliki ikatan apapun, sehingga murni merupakan materi digital.

Bagaimana bila kripto dimasukkan dalam sektor jasa?

Di dalam UU Perdagangan, disebuttkan ada tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa. Ketiga pasal tersebut adalah pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21.

Ruang lingkup dari pengaturan bidang jasa ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi 12 sektor jasa, antara lain jasa bisnis, jasa distribusi, jasa komunikasi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa konstruksi dan teknik terkait, jasa kesehatan sosial, jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga, jasa pariwisata, jasa transportasi dan jasa lainnya.

Selanjutnya di sampaikan mengenai definisi jasa. Jasa dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, adalah didefinisikan sebagai “setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”

Berdasarkan definisi jasa ini, yang dinamakan dengan jasa adalah senantiasa ada hubungannya dengan kerja, unjuk kerja dan kinerja. Adapun krito, maka kripto tidak menyatakan tanggung jawab apapun dalam ketiga hal itu. Oleh karenanya, kripto juga tidak bisa disebut sebagai aset berjamin jasa (utilitas).

Berita Menarik Lainnya:  Ilustrasi Sederhana Ekosistem Blockchain lewat Sistem Operasi Windows

Bagaimana bila kripto dikelompokkan sebagai aset hak (right), kepentingan atau Aset Derivatif?

Hak atau right issue dalam dunia perdagangan berjangka, umumnya dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Apabila dikaitkan dengan saham, maka right issue merupakan penawaran umum terbatas untuk saham. Right issue dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung rencana aksi korporasi tertentu atau menambah modal kerja. Tujuan dari adanya hak dibalik saham adalah untuk mengurangi beban keuangan sebuah perusahaan sehingga dia memiliki opsi antara melanjutkan membeli atau melelang saham. Hak sering dikaitkan dengan aksi korporasi.

Berdasarkan hal ini, ada hak apa di balik kripto? Kripto sama sekali tidak menyatakan suatu hak atas apapun sebagai hak opsi pada transaksi urbun.

Apakah kripto hendak dikelompokkan sebagai kepentingan? Kripto tidak menyatakan suatu kepentingan apapun, sebagai obligasi atau warant. Apakah kripto hendak dikelompokkan sebagai aset derivatif? Kripto sejauh ini dianggap sebagai produk pertama, sehingga tidak bisa dikelompokkan sebagai aset derivatif.

Demikian juga sebagai subyek kontrak berjangka? Kontrak berjangka hanya berlaku jika ada komoditi yang menyatakan diri sebagai barang, jasa, hak, dan kepentingan. Subyek kontrak berjangka meniscayakan terjadinya praktik oper tanggungan (hiwalah). Setiap subyek kontrak yang bisa dipertanggungkan senantiasa memiliki aset landasan berupa barang, jasa, right issue, kepentingan atau berupa aset derivatif.

Jika suatu entitas yang ditengarai sebagai suatu aset, namun tidak memiliki landasan apapun terkait dengan hak-hak di atas, maka pantasnya entitas tersebut hendaknya dikeluarkan dari definisi “Aset””. Sebab, tetap mempertahankan keberadaannya dalam istilah aset justru akan membuka kran baru bagi aset-aset fiktif lainnya untuk diterima sebagai aset. Tentu hal ini akan menjadi sarana makmurnya aksi pengelabuan. Ironis, bukan?

Sangat ironis bagi Bappebti yang berusaha memerangi keberadaan saham-saham fiktif, namun ternyata malah mewadahi keberadaan entitas fiktif itu di dalam pasar bursa. Padahal, mewadahinya, itu sama saja dengan menganggapnya sebagai ada. Lalu bagaimana dengan peran tanggung jawab di hadapan Allah SWT jika masih nekad tetap mewadahinya? Bukankah itu sama saja dengan melegalkan jual beli barang fiktif, meski sudah tahu jual beli tersebut pada dasarnya adalah dilarang sebab unsur penipuannya (gharar)? Wallahu a’lam bi al-shawab

*) Muhammad Syamsudin – Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280