Youtuber M Kece Ditangkap, Ahli Hukum Pidana Untag: Perlu Menghadirkan Tokoh Agama, Ahli ITE dan Ahli Kejiwaan

Ahli Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, Hufron.
Keterangan foto : Ahli Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, Hufron.
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Youtuber M Kece yang diduga telah menistakan agama Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW berhasil diringkus oleh Bareskrim Mabes Polri di tempat persembunyiannya di Bali, Rabu (25/8).

Penangkapan ini mendapat apresiasi banyak pihak, karena khawatir pernyataan M Kece bisa memicu konflik horizontal.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Sempat Buron Dua Hari Setelah Keroyok Pemuda, Dua Orang Warga Kesamben Jombang Diringkus
banner 1024x1366

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Pakar Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya, Hufron menyarankan agar polisi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah pelaku memenuhi unsur perbuatan yang disangkakan kepada M Kece.

Menurutnya, dalam konteks hukum pidana untuk sampai bahwa seseorang itu dijatuhi putusan pidana maka harus ada Actus Reus, yakni unsur-unsur dari perbuatan yang disangkakan sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 undang-undang 1945 pasal 156a KUHP.

Berita Menarik Lainnya:  Pengedar Sabu Jaringan Madura Di Kecrek Polsek Pabean Cantikan

“Petugas perlu menghadirkan sejumlah ahli untuk melakukan pemeriksaan kepada M Kece, seperti ahli agama, ahli ITE, ahli bahasa dan ahli kejiwaan untuk mengetahui kondisi kejiwaan M Kece,” kata Hufron saat ditemui di kantor advokatnya jala Ngagel Jaya, Jum’at (27/8/2021).

Yang kedua yakni harus ada unsur mens rea yaitu motif, sebenarnya apa motif dibalik M Kece melakukan perbuatan yang diduga menistakan agama yang kemudian dipublis.

“Pada prinsipnya bahwa seorang itu dapat dipidana jika ada unsur kesalahan dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab,” jelasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Nyatakan Perang, BNN Sita 212,39 Kilogram Sabu dan 19.700 Butir Ekstasi

Untuk menyelesaikan kasus ini, lanjut Hufron, juga bisa dilakukan pendekatan restoratif justice, dimana dari hasil pemeriksaan perlu dipertemukan dengan pelapor dan tokoh-tokoh agama untuk bertabayun, dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

“Artinya, dalam kaitan kasus ini, apakah bisa tidak dilanjut di pengadilan lalu berakhir dengan hukum pidana. Atau bisa dilakukan Tabayyun dengan diberikan bimbingan dan pembinaan sehibgga tidak melakukan perbuatan itu lagi,” pungkas Hufron.

banner 600x310
banner 1024x1280