Viralnya Redaksi Non Pribumi, Surat Edaran Keputusan Bersama RT RW Dibatalkan

Silahkan Share ke :

Surabaya, Beritabangsa.com – Semenjak viralnya surat edaran RW 3 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri di grup WhatsApp, sejumlah pengurus RT dan RW dipanggil polisi untuk klarifikasi soal pungutan terhadap nonpribumi. Hasilnya, polisi meminta surat edaran hasil keputusan bersama itu dibatalkan.

Pasalnya, Kota Surabaya sudah memiliki Perda 4/2017 tentang pedoman pembentukan RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Di pasal 30 ayat 2 telah diatur, pelaksanaan pungutan bagi masyarakat oleh RT dan RW dinyatakan berlaku setelah terlebih dulu mendapat evaluasi dari lurah.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Respon FGD Awasi Penyelengara Pemilu, DKPP Langsung Kirim Surat Terkait Sidang Kode Etik Bawaslu Surabaya
banner 1920x1080

Alhasil, Pengurus kampung pun merevisi surat edaran RW 03 yang sudah terlanjur viral. Pengurus RT dan RW kemudian menggelar rapat bersama dan sepakat membatalkan surat edaran tersebut.

Kita menggelar rapat lagi setelah dipanggil polisi sama pengurus RT dan tokoh masyarakat. Dan hasilnya sepakat membatalkan aturan yang semuanya bertentangan. Setelah dibatalkan nggak ada lagi surat edaran. Sekarang kita pasrahkan ke pihak kelurahan dan kecamatan. Kita menunggu arahan,” jelas Paran Ketua RW 03, saat dikonfirmasi. Kamis (23/01/2020)

Berita Menarik Lainnya:  Pria Surabaya Ditangkap Polisi, Gegara Aniaya Bocah Dibawah Umur

Pengurus RW mengakui bahwa redaksional surat edaran RW tersebut salah dan meminta maaf. Kata pribumi dan nonpribumi yang dicantumkan di surat edaran tersebut hanya copy paste dari surat edaran dari pengurus sebelumnya. Pihaknya memakai kata-kata tersebut juga tidak bermaksud menyudutkan satu etnis tertentu. Sebab selama ini kata itu dianggap biasa.

Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila kalimat redaksinya pribumi dan nonpribumi menyalahi aturan, itu tidak sengaja. Memang itu kesalahan dari kami. Redaksional pribumi dan nonpribumi itu tidak ada kesengajaan menyudutkan etnis tertentu. Kebetulan kata pribumi kami itu juga mengadopsi dari redaksi yang lama. Nggak ada masalah,” tegasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Sejumlah Aliansi Pekerja Seni Surabaya Tangis Haru dan Sujud Syukur
Foto: Surat edaran keputusan bersama RT RW yang sempat viral

Paran kembali menjelaskan, pengertian pribumi dan nonpribumi yang dipakai tidak bermaksud diskriminatif atau menyudutkan satu etnis tertentu. Tapi itu hanya untuk penyebutan warga yang sudah mempunyai Kartu Keluarga (KK) kelurahan setempat dan pendatang.

Pengertian pribumi di sini itu orang yang sudah ber-KK RW 03 Kelurahan Bangkingan sini. Itu namanya pribumi. Kalau nonpribumi itu punya rumah di RW 03 tapi tidak ber-KK RW 03. Nah itu dikatakan nonpribumi,” jelas Paran. (Ab/red)

banner 600x310

Pos terkait