Pengamat : Mutasi dan Promosi Jabatan Tidak Perlu Diinterpelasikan

Silahkan Share ke :

BONDOWOSO, Beritabangsa.com – Seorang pengamat dan Dosen Kebijakan birokrasi, Hermanto Rohman mengatakan, persoalan mutasi dan promosi jabatan seharusnya tidak perlu diinterpelasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso.

“Sebab, problem mutasi jabatan yang selama ini dianggap menciptakan kegaduhan, itu tidak berdampak kepada masyarakat luas,” terang Hermanto pada media, Selasa (12/11/2019).

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Hermanto juga menuturkan, jika alasan interpelasi karena ada kegaduhan, lalu kemudian makna kegaduahan itu harus diperjelas, dan wujudnya harus ditunjukan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

“Kegaduhan itu misalnya, setelah promosi jabatan birokrasi menjadi terhambat dan mandek yang berdampak pada pelayanan publik dan berimbas pada masyarakat luas, maka hal itu juga pun harus dibuktikan,” katanya.

Menurutnya, apa bila pemaknaan kegaduhan itu masih dalam kontek yang parsial atau orang yang merasa dirugikan bersifat personal, jadi hal itu bukan ranah publik. Namun hanyalah kerugian yang bersifat privasi, dan tidak pas apabila dibawa kepada ranah publik.

Berita Menarik Lainnya:  Menutup Celah Korupsi, Khofifah Bentuk Biro Khusus Pengadaan Barang dan Jasa

“Persoalan mutasi dan promosi jabatan itu merupakan persoalan terhadap masing-masing personal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak motasi oleh Pemda,” ujarnya.

Dijelaskannya, biasanya setiap orang ASN yang dipromosikan ketentuanya memang berdasarkan kompetensi yang di milikinya. Mutasi jabatan itu sendiri merupakan hak karir seseorang atau karir individu, apa bila motasi dan promosi jabatan itu terdapat problem, maka hanya akan berdampak pada persen ASN.

Berita Menarik Lainnya:  DPP GMNI Ajak Pemuda Kawal Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Namun kemudian, lanjut dia, jika ada kasus seorang yang mestinya berhak dipromosikan untuk naik jabatan, tapi justru setelah dimotasi bukan pada kompetensinya, bahkan setelah dilakukan motasi jabatan turun, maka yang bersangkutan dapat menempuh jalur dan prosedur yang sudah ditentukan, sesuai yang diatur di dalam undang-undang ASN.

“Mutasi dan promosi dalam konteks peraturan kebijakan terkait dengan hukum spesialis yang diatur dalam UU ASN. Dampak putusan sebenarnya lebih pada merugikan individu karena promosi dan motasi itu bagian karir individu ASN. Apabila putusan bupati terkait dianggap melanggar prosedur seperti yang diatur dalam undang-undang ASN, maka putusan bupati tersebut bisa di batalkan melalui prosedur pemeriksaan yang diterima sebagai informasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) dan dinyatakan sebagai pelanggaran merit system dalam manajemen ASN,” paparnya.

Kemudian, lanjut dia, jika promosi jabatan itu ada yang dilanggar hak individu (pegawai) yang dirugikan karena melanggar prinsip dalam putusan, maka dapat melewati jalur gugatan ke PTUN untuk dikembalikan haknya yang bersangkutan oleh bupati.

Berita Menarik Lainnya:  Siap-siap! Toko Online Sekarang Wajib Berizin Usaha

Laki-laki yang menjadi Dosen Manajemen dan kebijakan publik di Universitas Jember itu juga menyampaikan, memang benar bahwa interpelasi itu merupakan hak dan wewenang DPR. Namun jika persoalan promosi dan motasi jabatan jika ditarik pada ranah interpelasi, maka akan menghasilkan tafsir politis.

“Jika persoalan itu dibawa ke ranah interpelasi, lalu rekomendasinya seperti apa pas nanti, karena problem itu sebenarnya adalah persoalan persen ASN dan ada prosedur tersendiri dalam menyikapinya,” tandasnya. (Ahd/red)

banner 600x310

Pos terkait