LKBHI Pertanyakan SK Komisioner KPID Jawa Timur

Silahkan Share ke :

Surabaya, Beritabangsa.com – Berakhirnya masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menuai komentar dari Lembaga Konsutasi Bantuan Hukum Indonesia (LKBHI). Pihaknya pertanyakan keberadaan SK Komisioner KPID Jawa Timur.

LKBHI juga meminta kepada Komisi A DPRD Jatim agar memiliki perhatian besar terhadap keberadaan KPID Jawa Timur.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Terharu, Penjual Gorengan Diberangkatkan Umroh Gratis Oleh Bupati Sampang
banner 1920x1080

“Kami mendesak Komisi A untuk segera melakukan tahapan dengan membentuk tim penyeleksi, bukan melakukan pembiaran kekosongan pengurus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) karena masa baktinya telah habis,” ungkap Ahmad Mudabir, S.H selaku Advocat LKBHI. Jum’at (4/9/2020).

Ahmad Mudabir, S.H ini berharap seleksi KPID dapat dilakukan dalam waktu dekat ini, sehingga sebelum berakhir masa penugasan KPID saat ini, sudah terpilih anggota KPID untuk periode selanjutnya.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolres Bangkalan Berhasil Menggulung Tujuh Tersangka Penyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu

“Karena mengingat keberadaan lembaga KPID sangat penting juga merupakan amanah dari Undang – Undang,” tandasnya.

Jabir sapaan akrabnya menjelaskan, pentingnya, tugas dan fungsi KPID sangat vital karena menyangkut pengawasan penyiaran pada umumnya.

Selain itu, ada tugas lain KPID terkait pemberian rekomendasi perpanjangan izin penyiaran dan literasi media untuk masyarakat.

“Literasi ini menjadi catatan utama karena KPID berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mampu memilih dan memanfaatkan media dengan baik dan benar. Dan proses literasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh berhenti,” jelas Jabir.

Berita Menarik Lainnya:  Tepat Oktober 2020, Polrestabes Surabaya Sudah Musnakan Terkait Berita Hilangnya BB 11 Kg Sabu

Apalagi dalam waktu dekat, Jawa Timur akan ada menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 12 kota dan kabupaten. Pengawasan kampanye di media penyiaran merupakan tugas KPID dan hal ini tidak boleh dibiarkan lepas.

“Hal ini jangan sampai ada pemanfaatan media secara berlebihan oleh peserta Pilkada,” ujarnya.

Reporter : Dayat

banner 600x310