Kriminalisasi Wartawan Enrekang, Advokat Muda: Pekerja Pers Sudah Diamputasi!

Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Makassar – Kriminalisasi wartawan Enrekang bernama Wawan, yang bekerja di salah satu perusahaan media online di Makasar, pada minggu (07/02/2021) lalu, menuai prihatin beberapa pihak. Salah satunya datang dari Advokat muda Muhammad Rosuli, S.H., M.H. Dirinya menilai Bupati Enrekang dan oknum aparat kepolisian telah mengamputasi kinerja seniman pekerja pers.

Sebelumnya kronologis penangkapan Wawan, usai dirinya mengunggah berita yang ia tulis untuk mengkritik Bupati Enrekang, H. Muslimin Bando yang dianggap telah mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah Enrekang.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Polres Sampang Ringkus Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur
banner 1920x1080

“Prihatin saja dengan penangkapan terhadap wartawan, padahal ketika melakukan peliputan dan menulis berita itu sudah dilindungi undang-undang. Begitulah jika aparat penegak Hukum tidak menggunakan etika dalam menjalankan tugasnya, maka tak sering timbulnya selalu kesewenang-wenangan,” ungkapnya saat dikonfirmasi via seluler. Sabtu (13/02/2021).

Menurut Rosuli, mestinya Bupati Enrekang harus menggunakan hak jawab dan hak koreksi jika dirugikan dalam tulisan, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU pers No 40 tahun 1999. UU Pers itu merupakan Lex spesial daripada UU ITE atau KUHP.

Berita Menarik Lainnya:  IPSI Jember Pastikan Sanksi Atlet Yang Diduga Palsukan Identitas

“Pers adalah bagian yang sangat penting bagi semua kalangan baik masyarakat maupun pemerintah. Dan perlu di ingat bahwa tugas pers memberikan informasi yang tidak bisa digapai oleh masyarakat umum,” jelasnya.

Apalagi antara Dewan Pers dengan Polri sudah melakukan MoU mengenai sengketa pers dengan memakai UU Pers, bukan UU ITE atau KUHP. Maka seharusnya itu dipahami oleh Aparat Penegak Hukum.

Berita Menarik Lainnya:  Bawaslu Surabaya Selidiki Dugaan Pungli Rekrutmen Panwascam

“Memang dalam sistem peradilan pidana, yang bisa memutuskan orang bersalah atau tidak adalah pengadilan, namun perlu diingat bahwa institusi kepolisian adalah gerbang utama dalam penegakan hukum pidana sendiri, apakah orang itu patut dan layak untuk diproses di awal secara hukum. Disitulah peran etika dibutuhkan agar penanganannya penuh dengan ke hati-hatian,” tutupnya.

banner 600x310