Geruduk Kantor DPRD, PMII Bondowoso Desakkan 10 Tuntutan

Salah satu poster tuntutan massa aksi dari PMII Bondowoso
Salah satu poster tuntutan massa aksi dari PMII Bondowoso
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO- Di masa Covid-19 belum usai, ada kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan masyarakat. Ketua Cabang PMII Bondowoso, Firmanzah, menjelaskan kebijakan semisal menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di saat ini tak tepat sehingga menyebabkan efek domino kenaikan bahan pokok lain.

Belum lagi, pemerintah tidak menjamin atas ketersediaan BBM jenis pertalite yang justru langka.

Bacaan Lainnya

“Kelangkaan solar kurang diperhatikan pemerintah sehingga rakyat golongan petani pembajak paling terdampak,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Optimis Target 5000, Kemenag Sampang Gelar Vaksinasi Perdana

PC PMII Bondowoso, kata Firman, menolak kenaikan BBM Pertamax, Pertalite dan Solar.

Tak ketinggalan soal kenaikan harga minyak goreng adalah bukti kegagalan pemerintah mengontrol harga pasar. Harga tak stabil saat ini belum ada langkah serius mengatasinya.

“Selain itu, wacana kenaikan listrik juga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebab, listrik juga menjadi kebutuhan pokok di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Untuk itu PMII Bondowoso menuntut, pertama, agar DPRD Bondowoso mendesak DPR RI, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk menolak kenaikan BBM Pertamax dan stop wacana kenaikan BBM Pertalite dan Solar.

Ads

Kedua, mendesak DPRD Bondowoso mengawasi kinerja Pemkab Bondowoso untuk menjamin stok BBM mengatasi kelangkaan solar dan ancaman kelangkaan pertalite di Bondowoso.

Berita Menarik Lainnya:  Polres Bondowoso Gelar Rapid Test Massal Pada Tahanan

Ketiga, menuntut DPRD Bondowoso mendesak DPR RI dan Menteri ESDM untuk menghentikan wacana kenaikan tarif dasar listrik.

Ads

Selanjutnya, menolak kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% yang berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Bahkan PMII menuntut DPRD Bondowoso agar mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk
menuntaskan mafia minyak goreng secara konkret biang ketidakstabilan harga migor.

Kemudian, meminta DPRD Bondowoso agar mendesak DPR RI untuk mengawasi ketat SE Kemendag: 84/PDN/SD/03/2022 di setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota se -Indonesia.

Terakhir, meminta DPRD Bondowoso untuk mendesak Diskoperindag Bondowoso memasang spanduk HET Migor curah di Pasar tradisional dan induk,sesuai Permendag soal Migor, dan menindak tegas oknum pedagang yang melanggar HET migor.

Berita Menarik Lainnya:  PC PMII Jember Aksi Damai Evaluasi 1 Tahun Kinerja Bupati

PMII di akhir pernyataan meminta. DPRD Bondowoso mengawasi kenapa kemiskinan naik tiga tahun berturut-turut dan mengawal visi misi “MELESAT” Bupati Syalwa yang masih belum dirasakan masyarakat.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800