Gelar Rapat, Anggaran Pilwali Surabaya 2020 Bakal Naik Rp 85 Miliar

Silahkan Share ke :

Surabaya, Beritabangsa.com – Pasca dibentuk, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya langsung tancap gas.

Mereka menggelar rapat perdana, yang dibahas pun sangat krusial, yakni Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya yang bakal digelar September 2020.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini pun memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Rapat digelar membahas soal persiapan Pilkada Surabaya 2020, yakni terkait laporan jumlah pemilih, jumlah TPS dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Berita Menarik Lainnya:  Jika Usulan DPRD Surabaya Tentang Izin Operasional Minimarket Tak Direspon, Ini yang Akan Dilakukan Karang Taruna

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna mengatakan, pada prinsipnya legislatif tidak bisa ikut campur soal penentuan anggaran, karena kaitan langsungnya dengan Pemkot.

Jadi tugas kami hanya mencermati, apakah dalam perjalanannya nanti anggaran tersebut digunakan dengan baik atau tidak,” kata anggota dewan dua periode ini, Kamis (3/10/2019).

Namun Ayu menegaskan, jika pihaknya sejak awal sudah mendorong agar anggaran tersebut segera ditanda tangani.

Tapi kan alat kelengkapan baru saja terbentuk. Karena ini soal hibah maka harus berhati-hati. Kami akan segera konsultasikan ke Kemendagri dan KPU pusat,” tegasnya.

Politisi perempuan Partai Golkar ini menuturkan jika pihaknya sempat bertanya kepada KPU, apakah anggaran yang diajukan sudah termasuk untuk munculnya sengketa (gugatan) dan kasus dua putaran.

Berita Menarik Lainnya:  Tahun Depan Pilwali, Relawan Risma Selamanya Sebut Eri Cahyadi Anak Emas Risma

Kami hanya bertanya, apakah siap jika terjadi dua putaran, tetapi sesuai UU, KPU memang tidak boleh menganggarkan untuk yang belum terlaksana. Maka diharapkan hanya satu putaran. KPU bisa mengajukan anggaran lagi manakala terjadi sengketa dan telah ada gugatan,” tuturnya.

Sementara Nur Syamsi, Ketua KPU Surabaya menjelaskan bahwa anggaran yang telah diajukan senilai Rp 118 Miliar, artinya ada kenaikan dari yang semula senilai 85,3 Miliar.

Alasan kenaikannya ya karena itu hasil pembahasan bersama PAPT, yakni disesuaikan dengan jumlah pemilih yang berdampak kepada jumlah TPS, yang awalnya 4327 menjadi 4121 TPS. Yang krusial memang jumlah TPS dan kenaikan honor adhoc,” terangnya.

Berita Menarik Lainnya:  Daftar ke KPU Surabaya, Paslon Eri - Armuji Diarak Ribuan Pendukung

Nur Syamsi mengaku jika jadwal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemkot dipastikan akan terlampaui, semuanya tidak ada persoalan apapun.

Keterlambatan penganggaran ini sebenarnya tidak ada hambatan, tetapi lebih kepada unsur kehati-hatian saja. Jangan sampai karena terburu-buru, lantas dikemudian hari ada persoalan,” tandasnya.

Tetapi Nur Syamsi akan berusaha untuk mengejar realisasi penandatanganan NPHD sebelum tgl 27 oktober 2019.

Mudah-mudahan sebelum tanggal tersebut, NPHD sudah bisa ditanda tangani,” tambahnya. (AIS)

banner 600x310

Pos terkait