BNNK Inisiasi Usulan Perda Narkotika ke Legislatif

BNNK Inisiasi Usulan Perda Narkotika ke Legislatif
Foto pada saat diskusi pembahasan Perda Narkotika dengan BNN Kabupaten Lumajang
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-LUMAJANG – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lumajang berinisiasi mengusulkan peraturan daerah (Perda) Narkotika. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kabupaten Lumajang, AKBP Indra Brahmana, Senin (4/4/2022) siang usai mendapatkan kunjungan kerja (kunker) dari Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang.

“BNN Kabupaten Lumajang, langsung mengusulkan adanya Perda Narkotika,” paparnya kepada wartawan via chat WhatsApp, Selasa (5/4/2022) siang ini.

Bacaan Lainnya

Dikatakan pula oleh Indra Brahmana kalau BNN Kabupaten Lumajang, hanya memiliki kewenangan penegakan hukum yang masuk kategori narkotika saja, sedangkan untuk yang kategori bahan adiktif dan obat-obatan masuk ranah UU Kesehatan yang menjadi kewenangan Polri.

“Akan tetapi, BNN tetap memberikan layanan rehabilitasi bagi para klien termasuk yang penyalahguna obat-obatan bukan narkotika, dan untuk upaya pemberantasan,” terangnya lagi.

Berita Menarik Lainnya:  BNNK Asahan Grebek Vegas Bestro dan Karaoke, 23 Pengunjung Terjaring

Sinergitas dengan Polres Lumajang, menurut Indra Brahmana, sudah terjalin sangat baik sejak dulu, dan tetap berjalan sampai sekarang, khususnya untuk suplai informasi intelijen kaitan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika maupun obat-obat berbahaya.

Turut hadir dalam kunker BNNK Lumajang, diantaranya ada Wakil Ketua DPRD Lumajang H Akhmat, Ketua Komisi D  Supratman, Wakil Ketua Komisi D Umi Kulsum serta anggota Komisi D Sugianto, Idris Marzuki, Karnadi, Andriyo, dan Mustainul Umam.

Dari pantauan awak media, Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, membahas materi diskusi bersama BNN Kabupaten Lumajang, tentang tugas pokok dan fungsi BNN, wilayah kerja BNN Lumajang serta tentang strategi penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, yakni Supply Reduction melalui kegiatan pemberantasan dan penegakan hukum yang dilakukan bersama Polres Lumajang dan BNNP Jawa Timur.

“Selain itu, juga terkait dengan Demand Reduction melalui kegiatan pencegahan bekerjasama dengan instansi terkait OPD Lumajang dan intansi terkait vertikal dalam hal ini Kementerian Agama,” jelasnya lagi.

Berita Menarik Lainnya:  Penangkapan Bos Jamu Sidoarjo, Polda Jatim : “Selra” Kasus, Karena Tak Cukup Bukti

Kepala BNN Kabupaten Lumajang juga memaparkan kondisi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba periode 2019 sampai dengan 2022 di wilayah Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat, menyampaikan apresiasi atas terobosan yang telah dilakukan BNN Kabupaten Lumajang dalam rangka mengatasi segala keterbatasan khususnya terobosan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang utama yaitu sarana dan prasarana.

Politisi PPP ini juga menyampaikan keprihatinan tentang maraknya peredaran gelap narkoba sampai ke desa-desa bahkan sampai sampai menimbulkan korban usia anak-anak yang menjadi penyalahguna dimana beberapa diantaranya mengalami kerusakan saraf, sehingga menjadi seperti mengalami gangguan jiwa, dimana proses penanganan menjadi sangat sulit.

“Malahan sekarang sudah masuk ke Pondok Pesantren (PonPes), yang notabene didalamnya mengajarkan ilmu agama Islam,” ungkap Koordinator Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang ini.

Berita Menarik Lainnya:  UMKM Bhayangkari Gelar Bazar, Demi Kembangkan Potensi Anggota

Sedangkan menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman, yang memahami kalau penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba memang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stake holders yang ada di Kabupaten Lumajang.

“Jadi tidak bisa hanya dengan mengandalkan BNN dan Polres Lumajang saja,” katanya kepada wartawan.

Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, juga mendukung adanya Perda tentang fasilitasi penanggulangan bahaya narkoba di Kabupaten Lumajang.

“Ini sudah diagendakan. Komisi D berencana akan mengundang BNN Kabupaten Lumajang untuk rapat lebih lanjut berkaitan dengan beberapa agenda penting,” tutup politisi PDIP ini.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang ikut KunKer ke kantor BNN Kabupaten Lumajang, mengajukan permohonan tes urine sukarela secara spontan.

Tes urine mendadak dilakukan sekitar pukul 11.30 WIB, dengan hasil seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang dinyatakan negatif narkoba.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280