Marak Perampasan Debt Collector, Sekjen GPP: Pemerintah Harus Tegas Atur Regulasi Finance

Surabaya, Beritabangsa.com – Pembiayaan untuk Berbagai macam produk dan layanan keuangan. produk elektronik dan furniture, penyediaan kredit multi guna dan modal usaha untuk solusi kebutuhan masyarakat, serta produk keuangan berbasis teknologi terkini semakin marak di kalangan masyarakat.

Apalagi Slogan finance adalah “Solusi Mudah, Cepat, dan Aman untuk kebutuhan finansial Anda”.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Namun, selain caranya yang mudah, aman dan praktis, juga bisa cicil barang tanpa perlu menggunakan kartu kredit atau uang muka, justru ujung-ujungnya menjerat Nasabah (Debitur), pasalnya mereka bekerja sama dengan pihak ke 3 yaitu jasa penagihan Debt Collector.

Para sales, dari awal sebelum calon Nasabah (Debitur) melakukan kontrak perjanjian kredit harusnya memberikan informasi dengan memberitahukan bahwa jika ada keterlambatan dalam mengangsur, akan berhadapan dengan pihak ke 3 dari finance yaitu para penagih Debt Collector yang tidak segan-segan membentak dan intimidasi Nasabah (Debitur) penunggak bayar cicilan.

Berita Menarik Lainnya:  Putusan MK, Perusahaan Leasing Dilarang Merampas Kendaraan Secara Sepihak

Seperti yang dilakukan PT. Finansia Multi Finance “Kredit Plus”, Mereka menggunakan para penagih Debt Collector bukan hanya mengintimidasi tapi juga sudah berani merampas handphone atau smartphone, pada hari jum’at (01/10/2019) pukul 11.00 wib, di jalan Banyu Urip Surabaya.

Foto : salah satu Kantor finance yang mempekerjakan pihak ketiga/debt collector

Menurut Atho’ illah selaku Sekjend Gerakan Pemuda Progresif Jawa Timur mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan harus bertanggung jawab.

“OJK harus bertanggung jawab, karena fungsi mereka menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan,” tegas Atho’.

Oleh sebab itu, pihak OJK harus mengontrol dan mengawasi lebih ketat ke pihak Bank-Bank Swasta atau finance sesuai fungsi yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Berita Menarik Lainnya:  Sekjen BaGusS Apresiasi Penghargaan Opini WTP yang Diraih Pemprov Jatim

“Paling tidak memberi regulasi ke pihak Bank-Bank Swasta atau jasa keuangan yang masih kerjasama dengan pihak ke 3, yakni penagih atau Debt Colector,” sesal pemuda yang juga mantan Aktivis PMII Cabang Surabaya.

Masih kata Atho’, Penagih atau Debt Collector yang bekerjasama dengan pihak Bank dan finance harus santun dalam hal penagihan.

“Bukan seperti cara-cara yang dilakukan selama ini, para penagih bukan hanya tidak sopan, tapi mereka juga mengintimidasi dan juga sudah berani melakukan perampasan hp korban. Ini sudah jelas pelanggaran hukum,” imbuhnya.

Jika diteruskan Finance Kredit Plus ini, tanpa adanya kontrol dari OJK bukan tidak mungkin akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Berita Menarik Lainnya:  Nekat Curi HP, Pemuda di Jombang Berurusan dengan Polisi

“Saya rasa pihak OJK juga harus bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian, mereka harus mensosialisasikan kepada pihak Bank atau Finance, bahwa perampasan dengan pemaksaan adalah pelanggaran,” ujar Atho’.

Menurut Atho’, selama ini masyarakat masih bingung mau lapor kemana dan pada siapa saat barang berharga raib dirampas para Debt Collector.

“Disinilah peran aparat hukum kepolisian. Mereka harus mensosialisasikan, mengkampanyekan regulasi dan aturan Finance kepada pihak bank dan masyarakat luas,” pungkasnya. (Sholeh/HLL)

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *