GNPK-RI Pasuruan Soroti Dugaan Pengadaan Masker

Silahkan Share ke :

Pasuruan, Beritabangsa.com – Lambatnya proses pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker Covid-19 mendapat sorotan tajam dari berbagai element civil society di Pasuruan.

Pembungkaman dan pengkondisian dalam kasus masker semakin menyeruak emosi publik. Terlebih dalam kasus yang berhubungan dengan anggaran pandemi covid-19 dimana masyarakat dari semua aspek terpukul secara ekonomi.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Dinas kesehatan Diminta Gelar Rapid Test Pada Seluruh ODP oleh Wabup Bondowoso
banner 1920x1080

Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Pasuruan dalam konsolidasi internalnya mereka menyebut bahwa ada gerakan penyelesaian kasus hukum diluar frame penegakan hukum.

Kami melihat kinerja aparat hukum seperti masuk angin. Padahal bukti-bukti jelas serta unsur pidana terpenuhi dalam kasus ini,” Jelas Zulkarnaen, Ketua PD GNPK-RI dalam rilisnya.

Pihaknya juga menyebut bahwa keprihatinannya terhadap kinerja Kejaksaan. Hal ini disebut karena Kejaksaan dalam konteks kasus korupsi masker ini kalah progress dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dalam konsideran putusan BK jelas disebutkan ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus masker. Yang pertama perbuatan melawan hukum, kedua penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. dan ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain dan koorporasi,” tandas Zulkarnaen.

Berita Menarik Lainnya:  Khofifah Ajak Rumah Sakit Berlari Percepat Reformasi Siskesnas

Untuk itu, demi tegaknya marwah penegak hukum, GNPK-RI meminta kejaksaan untuk segera melakukan proses penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker.

Semua pihak kita harapkan untuk serius mengawal ini. Jangan bicara nilai dan kerugian negara tapi bicaralah bahwa ini adalah kasus penyalahgunaan anggaran Covid. Rasa kemanusiaan ditengah krisis menjadi pelecut bagi masyarakat pasuruan agar kasus ini tuntas,” tegasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Wabup Irwan: Juklak Juknis Resepsi Pernikahan Era New Normal Menunggu Dibahas

Sementara itu merujuk pada konsideran putusan BK, maka setidaknya ada dua pasal yang dapat disangkakan yaitu pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor.

Publik pasuruan kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bangil untuk serius melakukan penegakan hukum.

Jika dalam satu minggu ini tidak ada progres dari kejaksaan, maka GNPK-RI bersama civil society akan menggelar aksi dalam skala yang besar,” pungkasnya.

Reporter : Ais

banner 600x310

Pos terkait