Realokasi Pupuk Tak Sesuai, Ketua DPRD Bondowoso Minta Kepolisian Kawal Ketat

Bondowoso, Beritabangsa.com – Data realokasi pupuk bersubsidi di setiap Kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan data distribusi pupuk bersubsidi ke 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu Ketua DPRD Bondowoso meminta aparat penegak hukum mengawal realokasi tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat selama ini. Ternyata banyak faktor, salah satunya yakni ada distribusi berlebih di beberapa kecamatan.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  PR Gagak Hitam Siap Tampung Tembakau Para Petani
banner 1920x1080

Misalnya Taman Krocok. Pada tahun 2019 dialokasikan 567 ton pupuk bersubsidi. Sesuai kebijakan Bondowoso dikurangi 50 persen. Sehingga alokasi di Taman Krocok menjadi 284 ton.

Namun demikian, ada di tahun 2020 ini, ada selisih relokasi 369. Sehingga total relokasi 2020 di Taman Krocok menjadi 653 ton atau kalau di prosentase menjadi 115,17 persen.

“Dikurangi 50 persen. Malah nambah dari jatah 2019. Menjadi 100 persen lebih. Seharusnya mendapatkan jatah 50 persen,” katanya.

Tak hanya itu, ada kecamatan yang lahan pertaniannya hanya dua kali tanam. Justru mendapatkan jatah pupuk, sehingga lebih dari 100 persen. Di sisi lain, Kecamatan Jambesari yang masa tanamnya tiga kali, hanya dapat jatah pupuk hanya 50 persen.

Berita Menarik Lainnya:  Tandatangani MoU dengan UPN, Bupati Bondowoso: Semoga Bisa Meningkatkan IPM

“Ini tidak adil. Dasarnya apa, cara pembagian seperti ini. Maka harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat di Bondowoso. Lihat Kecamatan Pakem dan Taman Krocok di atas 100 persen. Padahal sudah dikurangi 50 persen. Ini jadi celah, ketika di satu kecamatan kurang, maka dijadikan pasar dan dijual di atas HET,” tegasnya.

Menurutnya, luasan lahan pertanian di Bondowoso ini tak bertambah. Namun kenapa alokasi pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan justru berlebih.

Berita Menarik Lainnya:  Mendapat Anggaran Rp 253 Juta, Begini Penjelasan Kepala Dinas Kominfo

“Lahan pertanian 2019, sama dengan lahan pertanian 2020. Jangan hanya lihat perkecamatan. Apalagi faktanya 70 persen masyarakat di Bondowoso adalah petani,” imbuhnya.

Pihaknya yakin ada permainan antara distributor dan pihak dinas terkait. Sehingga realokasi pupuk di kecamatan tidak sesuai.

“Saya berharap aparat penegak hukum memelototi distributor termasuk kios-kios. Sebab salah satu kelangkaan dan harga pupuk naik, salah satunya ada kecamatan yang over,” paparnya.

Informasi dihimpun, data alokasi pupuk bersubsidi di semua kecamatan di Bondowoso. Sudah mengacu pada rumusan yang ditandangani Plt Kepala Dinas Pertanian setempat.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *