Perubahan NA Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020, Pengamat : Itu Proses Politis

NA

Beritabangsa.com, Bondowoso – Dalam pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 120 tahun 2018 perubahan atas Permendagri No 80 tahun 2015.

Didalam Permendagri dijelaskan bahwa pemrakarsa rancangan Perda menyertakan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Pemerhati Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Hermanto Rahman mengatakan, penjelasan atau keterangan dalam naskah akademik itu memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Berita Menarik Lainnya:  Pansus Perda Nomor 5/2020 Dinilai Tak Berpihak Pada Pedagang Kecil

“Apa yang dirumuskan dari naskah akademik itu dilakukan penyelarasan sistematika dan materi oleh perangkat daerah yang membidangi hukum menjadi rancangan draf Raperda yang akan dibahas bersama sama di DPRD,”jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Berdasarkan dokumen Naskah Akademik (NA) yang beredar, Hermanto menilai bahwa secara muatan materi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 tahun 2020 tetap direkomendasikan jarak pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat adalah 1000 meter dan jarak antar toko swalayan paling dekat adalah 300 meter.

“Rekomendasi kajian ini juga ditambahkan perhitungan jangkauan layanan ideal yang secara konseptual teoritisnya. Ada ambang batas dimana satu ritel minimum membutuhkan jumlah  pendukung penduduk 8000 jiwa dengan radius pelayanan sejauh 500 meter,”ungkapnya.

Berita Menarik Lainnya:  Harga Ikan Laut di Probolinggo Meroket

Menurut Hermanto, jika mengikuti hitungan ini maka perlu ada pembatasan jumlah toko modern yang berbeda di tiap kecamatan dalam jumlah ritel paling banyak enam ritel dan jarak rata rata 500 meter.

“Karena rekomendasi naskah akademik ini dipakai sangat logis dan memberikan simulasi hitungan keekonomian rakyat serta kewilayahan dan sepertinya proposional,”tuturnya.

Sementara jika keputusan DPRD kemudian tidak memakai rekomendasi NA, kata Hermanto, masih sah-sah saja karena keputusan di DPRD adalah keputusan politik, dan bisa jadi ada hitungan politisnya juga.

Berita Menarik Lainnya:  PJB dan Pemkab Sidoarjo Kerja Sama Ubah Sampah Jadi Bahan Bakar PLTU

“Jadi harus diakui bahwa pemangkasan 1.000 meter menjadi 50 meter itu, adalah proses politis murni di DPRD,” paparnya.

Hal itu sah kata dia, kalau diasumsikan dengan cara pandang liberal dengan membuka persaingan dalam pemanfaatan ruang publik. Meski diembel-embeli dalih pasal keberpihakan.

“Pengaturan jarak, jelas adalah pengaturan ruang publik dan di dalamnya pertimbangan keberpihakan dan cara pandang akan menentukan,” pungkasnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *