Jatim Komitmen Transaksi Belanja PDN-UMKM Rp2,293 Triliun di 2022

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-DENPASAR- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung dan komitmen menjalankan program alokasi belanja produk dalam negeri (PDN), melalui belanja daerah senilai Rp2,293 triliun di 2022 dengan akumulasi 38 kabupaten atau kota mencapai 26,8 Trilliun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dengan semua kepala daerah di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali.

Bacaan Lainnya

Nilai komitmen kali ini Jatim meraih peringkat II tertinggi di bawah DKI Jakarta dengan nilai transaksi Rp5,19 triliun.

Khofifah menyebutkan komitmen Pemprov Jatim di TKDN Rp2,293 trilliun atau setara 54,5%. Dan Jatim memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp2,27 triliun atau setara dengan 53,9%.

“Nilai komitmen Pemprov Jatim sudah lebih dari target yang dibuat. Kami bertekad melaksanakan sesuai arahan Presiden mengalokasikan APBD minimal 40 persen untuk produk dalam negeri, target se Jatim mencapai Rp26,8 triliun,” tegasnya.

Hal itu disampaikan Khofifah melalui penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Kamis (24/4), dengan total belanja Provinsi Jatim mencapai Rp9,4 triliun.
Namun, yang tercatat Rp7,71 triliun atau setara 82%. Sehingga masih ada Rp1,69 triliun atau setara 18% belum terinput.

Berita Menarik Lainnya:  Bukan untuk Selfi, Jembatan Gantung Gladak Perak Resmi Dibuka

“Ini karena transaksi nilai di bawah Rp 60 juta belum diinput datanya. Sehingga untuk data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) masih berubah hingga 31 Mei besok,” kata Khofifah.

Profil belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Jatim pun menunjukan komitmen melestarikan produk karya anak bangsa dengan rincian total paket mencapai 24.729 senilai Rp4,2 triliun.

Lebih detilnya, pengadaan melalui penyedia UMKM mencapai 22.167 paket, Pembelanjaan Dalam Negeri (PDN) mencapai 407 paket dan e-purchasing mencapai 2.575 paket.

“Sehingga ini menunjukan bahwa program Jatim Bejo (Belanja Online) sudah mudah diakses oleh pemilik UMKM di Jatim,” tutur Khofifah.

Atas komitmen ini, Gubernur Khofifah optimistis gerakan PPDN akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jatim, atau setidaknya mendongkrak pertumbuhan ekonomi 0,8%.

Ads

“Karena data ini masih dinamis, prediksi kita kalau total belanjnya mencapai Rp36 triliun akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 poin,” ujar Khofifah.

15 Daerah Sudah Miliki SK Tim P3DN

Total hari ini yang telah komitmen belaja produk dalam negeri sebanyak 24 kabupaten kota atau mencapai Rp11,3 trilliun.

Berita Menarik Lainnya:  Mengenal Jemaah Aboge di Probolinggo, Puasa Ramadan Dimulai Hari Ini

Untuk itu, menjadi penting menurut Khofifah, jika bupati dan wali kota di Jatim untuk segera membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Terkini sudah ada 15 daerah yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Tim P3DN, lalu 11 daerah lain masih dalam proses dan 12 lain belum memiliki SK Tim P3DN.

“Saya harapkan kepala daerah melakukan monitoring berkala. Daerah yang belum punya SK, saya harap percepatan pembuatan Tim P3DN sesuai arahan Presiden dalam forum ini,” pintanya.

Dengan Optimis Jatim Bangkit 2022, Khofifah percaya upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim hingga 5,0-5,8%.

Ads

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menekankan semua negara mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19, dan perang.

Di Indonesia, kelangkaan harga pangan, akibat pengiriman logistik terhambat. Dampaknya berimbas pada angka inflasi yang melonjak.

“Hari ini kita masih bisa mengendalikan laju inflasi. Namun format pengendalian inflasi dengan pertumbuhan ekonomi harus ditemukan oleh Lembaga, Kepala Daerah, BUMN dan sektor strategis lainnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan, ada cara mudah yakni memakai APBN untuk trigger pertumbuhan ekonomi. Hari ini, skema kerja detil harus dilakukan makro dan mikro.

Jokowi menuturkan banyak ditemukan baik Kementerian, Lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah masih belanja produk impor.

Berita Menarik Lainnya:  Pemkab Bondowoso Gandeng PG Prajekan dan Bulog Gelar Operasi Pasar

Saat ini pemerintah pusat menyiapkan Rp526 triliun, untuk pemerintah daerah Rp536 triliun untuk BUMN, dan Rp420 triliun untuk belanja produk dalam negeri.

“Dibelokkan sedikit 40% saja akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di daerah bisa mencapai 1,5-1,7% dan untuk BUMN bisa mencapai 0,4%,” katanya.

“Jangan sampai kita tidak melakukan belanja dalam negeri. Kita harus merubah mindset agar tidak terjadi capital outflow,” imbuhnya.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak berbangga dengan capaian transaksi belanja dalam negeri Rp214,4 triliun.

Sebelum Mei mendatang target nasional Rp400 triliun harus bisa dicapai. Maka Jokowi menginstruksikan untuk segera mendorong UMKM bisa masuk e-katalog sebanyak-banyaknya.

“Saya minta kepala LKPP, akhir tahun harus bisa tembus di atas satu juta. Kepala daerah ambil UMKM bagus untuk masuk ke e-katalog. Buatlah proses pembuatan SNI yang murah dan mudah. Jangan dipersulit, mari dipermudah. Biar semua bisa masuk (e-katalog),” jelasnya.

Jokowi juga meminta implementasi pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) terlaksana di lapangan.

“Jangan sampai ada impor barang dan diakui oleh pabrik-pabrik lokal. Pengawasan ini harus diperketat. Sehingga target bisa terpenuhi,” pungkasnya.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800